Sekprov Sulbar Ingatkan Dana Hibah Harus Tepat Sasaran

Sekprov Sulbar Dr Muhammad Idris, mengingatkan dana hibah yang dikelolah OPD harus tepat sasaran.

Sekprov Sulbar Ingatkan Dana Hibah Harus Tepat Sasaran
Humas Pemprov Sulbar
Sekprov Sulbar Muhammad Idris pimpin rapat membahas pemberian dana hibah di kantor ruangan kerjanya kantor Sekertariat Daerah Provinsi Sulbar. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Sekertaris Provinsi Sulawesi Barat atau Sekprov Sulbar Dr Muhammad Idris, mengingatkan dana hibah yang dikelolah OPD harus tepat sasaran.

Idris meminta OPD tidak memasukkan angka-angka yang tidak memiliki kejelasan output dan outcome.

Hal itu disampaikan mantan Kepala LAN Makassar, saat menggelar rapat dengan pimpinan OPD, membahas pemberian bantuan dana hibah di ruangan kerjanya, Kamis (13/6/2019) kemarin.

Sekprov Sulawesi Barat Dr Muhammad Idris DP
Sekprov Sulawesi Barat Dr Muhammad Idris DP (TRIBUN TIMUR/NURHADI)

Baca: VIDEO: Kasat Reskrim Polres Mamuju Ungkap Ancaman Hukuman Caleg Gerindra Sulbar

Baca: TRIBUNWIKI: Lolos Periode Kedua di DPRD Sulbar, Siapa Risbar Berlian Bachri?

Baca: Diduga Lakukan Money Politik, Caleg Terpilih Gerindra Sulbar Terancam Dua Tahun Penjara

"Kita perlu memperhatikan subtansi ketika berbicara mengenai hibah, asumsi yang akan timbul di masyarakat bahwasannya kita kelebihan uang,"kata Idris.

Hal lain mengenai dana hibah, lanjutnya, adalah misi atau konsen pemerintah terhadap kondisi pembangunan daerah saat ini.

"Memberikan bantuan dana hibah harus sesuai aturan, karena kita tidak ingin bantuan yang diberikan justru tidak memiliki hasil. Saya ingin konsen pada rumah ibadah, meskipun tidak wajib, tetapi alokasinya lebih besar dari alokasi lainnya,"ujarnya.

Sekprov Sulbar Dr Muhammad Idris DP memberikan keterangan pers kepada sejumlah wartawan di kantor Gubernur, Jl Abdul Malik Pattana Endeng, Mamuju, Selasa (2912019).
Sekprov Sulbar Dr Muhammad Idris DP memberikan keterangan pers kepada sejumlah wartawan di kantor Gubernur, Jl Abdul Malik Pattana Endeng, Mamuju, Selasa (2912019). (Nurhadi)

Idris menyampaikan, bantuan dana hibah pada rumah ibadah yang memiliki skala besar seperti masjid agung, harus memiliki rekomendasi dan mapping masjid yang akan diberi bantuan.

"Untuk 2019 kita telah memiliki list yang tinggal diajukan dari eksekutif ke legislatif, saya berharap hal ini disetujui,"ucapnya.

Sementara Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Amujib mengatakan, sejauh ini ada empat rumah ibadah yang direkomedasikan OPD yang membidangi kepada TAPD.

Sekprov Sulbar Muhammad Idris DP menyampaikan sambutan pada acara pencanangan zona integritas menuju WBK dan WBBM Pengadilan Agama Mamuju, Jl Ks Tubun, Rimuku, Senin (28/1/2019).
Sekprov Sulbar Muhammad Idris DP menyampaikan sambutan pada acara pencanangan zona integritas menuju WBK dan WBBM Pengadilan Agama Mamuju, Jl Ks Tubun, Rimuku, Senin (28/1/2019). (TRIBUN TIMUR/NURHADI)

"Kita mengejar waktu untuk segera memasukan KUA-PPAS dan saya harapkan seluruh OPD terkait untuk segara memasukkan rekomendasi ke Sekprov Sulbar selaku ketua TAPD,"tutur Amujib.(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @nurhadi5420

Langganan Berita Pilihan 

tribun-timur.comdi Whatsapp 

Via Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur

Dapatkan news video terbaru di kanal YouTube Tribun Timur:

Follow juga akun Instagram tribun-timur.com:

Penulis: Nurhadi
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved