Sejumlah PNS Eks Napi Korupsi Dipecat Mengadu Ke DPRD Palopo

Kedatangan mereka untuk mempertanyankan alasan pemberhentian gaji. Pasalnya, mereka belum menerima SK pemecatan, namun gajinya telah dihentikan.

Sejumlah PNS Eks Napi Korupsi Dipecat Mengadu Ke DPRD Palopo
Hamdan Soeharto/Tribun Timur
Sejumlah PNS mantan terpidana kasus korupsi di Kota Palopo mengadu ke Kantor DPRD Jl Andi Baso Rahim, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Jumat (14/6/2019). 

TRIBUNPALOPO.COM, WARA - Sejumlah PNS mantan terpidana kasus korupsi di Kota Palopo mengadu ke Kantor DPRD Jl Andi Baso Rahim, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Jumat (14/6/2019).

PNS yang berjumlah delapan orang itu  mengadu ke komisi I DPRD Palopo.

NH Bareng SYL, Deng Ical Mojok Berdua dengan None

Hadiri Pelepasan TK Kemala Bhayangkari, Kapolres Tana Toraja: Rajinlah Belajar

Kedatangan mereka  untuk mempertanyankan alasan pemberhentian gaji. Pasalnya, mereka belum menerima SK pemecatan, namun gajinya telah dihentikan.

“Kami belum terima secara resmi SK pemecatan, namun gaji kami telah dihentikan,” ujar Juru Bicara kelompok PNS tersebut, Gazali Rahmat.

Mereka juga mempertanyakan dasar hukum pemberhentian pembayaran gaji mereka, sebab menurutnya, PNS yang dipecat hanya mereka yang divonis dua tahun ke atas.

Tuntutan mereka juga adanya kesan tebang pilih dalam penerapan pemberhentian gaji bagi mereka.

Sejumlah PNS mantan terpidana kasus korupsi di Kota Palopo mengadu ke Kantor DPRD Jl Andi Baso Rahim, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Jumat (14/6/2019).
Sejumlah PNS mantan terpidana kasus korupsi di Kota Palopo mengadu ke Kantor DPRD Jl Andi Baso Rahim, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Jumat (14/6/2019). (Hamdan Soeharto/Tribun Timur)

Pasalnya, menurut informasi, tidak semua eks narapidana korupsi yang dihentikan gajinya. Masih ada sekitar 14 orang PNS yang telah menjalani pidana korupsi, namun belum dihentikan gajinya.

“Kami ini yang dipecat, ada yang telah pensiun, bahkan yang telah meninggal, juga dihentikan gaji pensiunnya yang selama ini diterima istri dan anak-anak almarhum,” jelas, eks PNS Disdik Palopo, Gazali.

Para PNS mantan terpidana korupsi ini ada yang kasus 10 tahun lalu, yang rata-rata vonis di bawah 2 tahun, bahkan ada yang vonis 3 dan 5 tahun.

Menanggapi hal itu, Kondisi I DPRD Palopo, Budirani Ratu, mengatakan, aturan pemberhentian tidak hormat PNS Eks Napi Korupsi itu, memang perlu diperjelas.

Halaman
12
Penulis: Hamdan Soeharto
Editor: Syamsul Bahri
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved