Juli, Harga Rumah Subsidi di Sulsel Naik Jadi Rp 146 Juta

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Harga baru rumah subsidi tahun ini dipastikan naik.

Rencana kenaikan harga rumah dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (LFPP) yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sudah keluar lewat Peraturan Menteri Keuangan.

Saat ini tinggal menunggu lampu hijau dari Kementerian PUPR dan rencananya akan mulai berlaku Juli ini.

Khusus di Sulawesi Selatan (Sulsel), harga naik sekitar 7 persen atau menjadi Rp 146 juta dari Rp 136 juta di 2018.

Harga baru ini tentunya menjadi angin segar bagi pengembang yang menggarap hunian subsidi.

Baca: Harga Rumah Subsidi Naik, PI Sulsel: Angin Segar Bagi Pengembang

Baca: REI Sulsel: Juli 2019 Rumah Subsidi Naik 7 Persen

Baca: Beli Rumah di Bukit Baruga, Dapat Cashback Rp 100 Juta

“Kabar baik karena sudah lama dinantikan. Mengingat juga rencana anggaran belanja sudah lama naik,” kata Wakil Ketua I Dewan Pengurus Daerah (DPD) Pengembang Indonesia (PI) Sulsel, Muh Akbar Yusuf, Rabu (12/6/2019).

Senada dengan pengembang yang tergabung dalam Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Sulsel.

“Yah harga baru rumah subsidi sudah keluar minggu lalu dan naiknya 7 persen. Jadi per Juli nanti harga rumah subsidi Rp 146 juta,” kata Ketua DPD REI Sulsel, M Sadiq.

Menurutnya, kenaikan tersebut merupakan hal yang sangat wajar seiring dengan inflasi.

Ia berharap dengan rilisnya harga baru tersebut pengembang tidak lagi menahan penjualan dan pembangunan rumah subsidi.

Senada, Wakil Ketua DPD REI Sulsel, Mustajab Mudji mengapresiasi pemerintah yang telah memerikan kepastian harga.

Baca: Ambil KPR di CitraLand City Losari Makassar, Kini Bisa Lewat BCA

Baca: Hingga Tahap Ketiga, Cluster Jade dan Beryl di Summarecon Mutiara Makassar Sold Out

Baca: Open House di Cluster Akasia Ramai, FKS Land Target Laku 15 Unit

Selama ini pihaknya memasarkan unit dengan harga yang berlaku 2018 yakni Rp 136 juta.

“Namun tentu pembangunannya belum gencar atau kami sesuaikan dengan kebutuhan,” tuturnya.

Mayoritas Gowa dan Maros