Bisakah Jabatan Maruf Amin di BUMN di Bahas di MK? ini Pendapat Mahfud MD & Refly harun

Tetapi, papar Refly, jika MK menafsirkannya secara ekstensif seperti yang sering dilakukan MK selama ini, maka bisa jadi materi ini menjadi krusial untuk dipersoalkan.

Tak hanya itu, persoalan selanjutnya adalah terkait dengan potensi abuse of power.

"Karena kenapa kemudian harus mundur sebagai pejabat dan karyawan BUMN, dan jangan lupa bahwa BUMN harus netral, tidak boleh terlibat kampanye, itu UU No. 7 tahun 2017 mengaturnya," jelas Refly.

Hal ini menjadi penting, karena perlu diketahui sejauh mana pengaruh kedudukan tersebut dalam proses pemenangan Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden.

"Apakah ada tindakan-tindakan, langkah-langkah abuse of power yang dilakukan misalnya pejabat tersebut," kata Refly.

"Nah ini adalah soal lain yang tentu akan menambah daya kualitatif," ungkap dia.

Baca: Video Sepasang Remaja Berhubungan Laiknya Suami Istri Viral di Bulukumba

Karenanya, tegas Refly, semua putusan ini akan sangat bergantung pada paradigma MK.

Namun, ada yang harus dipahami juga bahwa jika berpatokan pada paradigma MK sebelumnya, diketahui bahwa MK tidak hanya bicara kuantitatif, tapi juga kualitatif.

Karenanya, Refly menegaskan, isu jabatan Ma'ruf Amin ini sebenarnya merupakan isu yang krusial.

"Ini isu yang krusial, tidak main-main tentunya. Dan harus diputuskan segera," tegas dia.

Lihat videonya:

(TribunWow.com/Tiffany Marantika/Ananda)