Pilpres 2019

Besok Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2019 di MK, Benarkah Kominfo akan Batasi Akses Media Sosial?

Besok Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2019 di MK, Benarkah Kominfo akan Batasi Akses Media Sosial?

Besok Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2019 di MK, Benarkah Kominfo akan Batasi Akses Media Sosial?
KOMPAS.COM
Besok Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2019 di MK, Benarkah Kominfo akan Batasi Akses Media Sosial? 

TRIBUN-TIMUR.COM-Besok Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2019 di MK, Benarkah Kominfo akan Batasi Akses Media Sosial?

Sidang perdana sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi akan digelar Jumat (14/6/2019) besok.

Jelang sidang perdana tersebut, mencuat kabar Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo akan kembali melakukan pembatasan akses media sosial seperti saat Aksi 22 Mei.

Hal ini tentu saja mendapatkan berbagai macam reaksi dari masyarakat.

Baca: Jelang Sidang Perdana di Mahkamah Konstitusi, Ini 5 Poin Imbauan Prabowo Subianto untuk Pendukungnya

Setelah Ricuh di Bawaslu, Benarkah Pendukung Prabowo-Sandi akan 'Duduki' Mahkamah Konstitusi?
Setelah Ricuh di Bawaslu, Benarkah Pendukung Prabowo-Sandi akan 'Duduki' Mahkamah Konstitusi? (HO)

Pasalnya, sebelumnya saat ricuh aksi 22 Mei lalu pemerintah sudah sempat melakukan pembatasan akses sosial media.

Saat itu masyarakat kesulitan mengakses sosial media seperti Whatsapp, Facebook, dan Instagram.

Baca: Miris! Perempuan ini Dibunuh Lalu Hartanya Diambil Pria yang Baru Dikenal Sehari Lewat Media Sosial

Sampai-sampai warga beramai-ramai menggunakan VPN agar bisa berkomunikasi secara lancar saat ada pembatasan tersebut.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara kemudian menanggapi terkait pembatasan tersebut dan isyaratkan kalau tak akan ada pembatasan sosial media nantinya.

Rudiantara mengatakan kalau pemerintah nantinya tidak akan melakukan pembatasan saat sidang MK berlangsung selama tak ada hal signifikan yang mempengaruhi masyarakat.

Baca: Jadi Target Pembunuh Bayaran 22 Mei 2019, Gini Respon Tak Terduga Bos Charta Politika Yunarto Wijaya

"Pemerintah tidak melakukan pembatasan kalau memang tidak signifikan mempengaruhi masyarakat, jadi tidak ada alasan," tutur Rudiantara.

Halaman
1234
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved