3 Fakta Jelang Sidang Gugatan Pilpres di MK, BPN Prabowo-Sandi Tak Hanya Minta '01' Didiskualifikasi

Daftar 3 fakta jelang sidang gugatan Pilpres di MK, BPN Prabowo-Sandi ternyata tak hanya minta Jokowi - Maruf Amin didiskualifikasi.

Editor: Edi Sumardi
DOK BPN PRABOWO-SANDI
Pasangan Capres dan Cawapres RI nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. 

TRIBUN-TIMUR.COM - Daftar 3 fakta jelang sidang gugatan Pilpres di MK, BPN Prabowo-Sandi ternyata tak hanya minta Jokowi - Maruf Amin didiskualifikasi.

Apa 3 fakta tersebut?

Menjelang sidang gugatan hasil Pilpres 2019 yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), baik Badan Pemenangan Nasional (BPN) ataupun Tim Kampanye Nasional (TKN) sudah mempersiapkan berbagai hal.

Sidang gugatan Pilpres 2019 yang direncanakan akan digelar mulai digelar pada Jumat (14/6/2019) besok.

Diketahui, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Capres dan Cawapres RI Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menyerahkan berkas gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 kepada MK, Jumat (24/5/2019) pukul 22.44 WIB.

Pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno menggugat hasil Pilpres 2019 setelah kalah dari pasangan Jokowi dan Maruf Amin.

Menurut hasil rekapitulasi KPU, jumlah perolehan suara Jokowi - Maruf Amin mencapai 85.607.362 atau 55,50 persen suara.

Sementara perolehan suara Prabowo-Sandi sebanyak 68.650.239 atau 44,50 persen suara.

Selisih suara kedua pasangan mencapai 16.957.123 atau 11 persen suara.

Terkait dengan jelang sidang MK, berikut ini 3 fakta yang perlu diketahui.

1. Minta komisioner KPU diberhentikan

Badan Pemenangan Nasional ( BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno melalui petitum perbaikan permohonan sengketa hasil Pilpres meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memberhentikan komisioner KPU.

Dikutip dari Kompas.com, Ketua KPU Arief Budiman menyebut bahwa persoalan etik penyelenggara pemilu menjadi wewenang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKPP).

Ketua KPU RI, Arief Budiman
Ketua KPU RI, Arief Budiman (TRIBUN TIMUR/ILHAM ARSYAM)

Mahkamah Konstitusi, kata Arief Budiman, berwenang untuk menangani sengketa hasil pemilu.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews.com
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved