Wabup Takalar Minta Tertibkan Tambang Ilegal

Wakil Bupati Takalar menyampaikan agar seluruh tambang ilegal yang beroperasi ditertibkan dan dihentikan pengoperasiannya jika tidak memiliki izin.

Wabup Takalar Minta Tertibkan Tambang Ilegal
Darullah/Tribun Timur.com
Wakil Bupati Takalar, Achmad Dg Se're, pimpin rapat pengawasan tambang galian 3C ilegal, Selasa (11/6/2019) 

TRIBUNTAKALAR.COM, TAKALAR - Wakil Bupati Takalar Achmad Dg Se're memimpin rapat pengawasan dan penertiban tambang galian C ilegal di Ruang Gallery kantor Bupati Takalar  Kabupaten Takalar, Selasa (11/6/2019) siang.

Hadir dalam rapat itu, pihak Pengendali dan Pemantau Tambang Pemkab Takalar, Camat Polongbangkeng Utara, Camat Polongbangkeng Selatan, perwakilan dari Polres Takalar, serta Perwakilan Kodim 1426/Takalar.

Berikut Syarat Ganti Kartu SIM Telkomsel di Mini GraPARI Masamba

2 Pelaku Pencabulan Anak di Rantepao Diciduk Polisi, 1 Masih Buron

Wakil Bupati Takalar menyampaikan agar seluruh tambang ilegal yang beroperasi ditertibkan dan dihentikan pengoperasiannya jika tidak memiliki izin.

"Ini menjadi catatan bagi kita, kita lakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap tambang yang beroperasi. Kita harus profesional, jangan sampai ada oknum penambang yang main.," katanya.

Dia mengungkapkan bahwa seperti yang terjadi di Polut, ada penambang yang ternyata dia juga memiliki tambang yang beroperasi di Polsel, jelasnya.

Selain itu, Wakil Bupati Takalar juga menekankan agar data terpadu terkait tambang di lapangan diperkuat dan akurat.

"Hal ini dapat diperoleh dengan kerjasama antara pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten. Sehingga akan membantu dalam pembuatan regulasi dalam hal ini peraturan daerah.

Wakil Bupati Takalar, Achmad Dg Se're, pimpin rapat pengawasan tambang galian 3C ilegal, Selasa (11/6/2019)
Wakil Bupati Takalar, Achmad Dg Se're, pimpin rapat pengawasan tambang galian 3C ilegal, Selasa (11/6/2019) (Darullah/Tribun Timur.com)

Lanjut Wabup Takalar, masukan dari camat, dan hasil pertemuan tim sangat penting dalam mencari dan menetapkan regulasi yang benar-benar maksimal.

"Mengenai izin angkut harus jelas acuannya dari provinsi ke kabupaten dan ditembuskan ke desa sebagai pegangan. Sehingga tidak lagi seakan-akan kalau izin angkutnya sudah ada kita tidak bisa lagi apa-apa," katanya. 

Laporan wartawan TribunTakalar.com, Darullah, @uul_darullah.

Langganan Berita Pilihan tribun-timur.com di Whatsapp Via Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur:

Follow juga Instagram Tribun Timur:

Penulis: Darullah
Editor: Syamsul Bahri
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved