Strategi Menang? Jelang Sidang MK Kuasa Hukum 02 Sebut Ma'ruf Amin Tak Penuhi Syarat Cawapres

Strategi Prabowo-Sandi Menangkan Pilpres 2019? Jelang Sidang MK Kuasa Hukum Sebut Ma'ruf Amin Tak Penuhi Syarat Cawapres

Strategi Menang? Jelang Sidang MK Kuasa Hukum 02 Sebut Ma'ruf Amin Tak Penuhi Syarat Cawapres
Tangkap layar Youtube Kompas TV
Anggota Kuasa Hukum pasangan Prabowo-Sandi di MK, Denny Indrayana 

Strategi Prabowo-Sandi Menangkan Pilpres 2019? Jelang Sidang MK Kuasa Hukum Sebut Ma'ruf Amin Tak Penuhi Syarat Cawapres

TRIBUN-TIMUR.COM,- Sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) akan segera bergulir.

Berdasarkan jadwal dikutip dari Tribunnews.com, Mahkamah Konstitusi (MK) akan melakukan sidang pemeriksaan pendahuluan atau sidang perdana akan dimulai pada 14 Juni 2019.

Baca: PROFILE 9 Hakim MK yang Tangani Sengketa Pilpres 2019, Hanya Satu Perempuan

Baca: PENJELASAN Menohok Anies Baswedan Saat Anggaran Mudik Gratis Pemprov Rp 14 Miliar Dipertanyakan

Baca: Puan Maharani Beri Sinyal Maju Pilpres 2024, Siapa yang Pantas Mendampingi & Bagaimana Peluangnya?

Kemudian, jika ada penyerahan perbaikan jawaban dan keterangan, akan dilakukan pada 13 Juni 2019.

Lalu pada hari Senin hingga Jumat, 17-21 Juni 2019, MK akan menggelar sidang dengan agenda pemeriksaan saksi dan alat bukti.

Lalu pada 24 Juni akan menjadi sidang terakhir sebelum akhirnya melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim pada 25-27 Juni 2019.

Dan paling orang penasaran adalah sidang pembacaan putusan senngketa Pilpres 2019 pada Jumat 28 Juni 2019.

Dan hasil akhirnya berupa penyerahan salinan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum untuk presiden dan wakil presiden, dilakukan pada tanggal 28 Juni-2 Juli 2019.

DIkutip dari Tribunnews.com, anggota Tim Hukum Prabowo-Sandi, Denny Indrayana, menilai pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Maruf Amin, seharusnya didiskualifikasi sebagai pasangan capres-cawapres.

Menurut dia, cawapres nomor urut 01, Maruf Amin tidak memenuhi syarat formil karena masih tercatat memiliki jabatan sebagai Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah, yang dikategorikan kubu Prabowo-Sandi, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Halaman
123
Editor: Munawwarah Ahmad
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved