Pilpres 2019

Profil 9 Hakim Mahkamah Konstitusi yang akan Tangani Kasus Sengketa Pilpres 2019 Prabowo-Sandi

Mahkamah Konstitusi (MK) akan meregistrasi permohonan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres).

Mahkamah Konstitusi
Profil 9 Hakim Mahkamah Konstitusi yang akan Tangani Kasus Sengketa Pilpres 2019 Prabowo-Sandi 

TRIBUN-TIMUR.COM-Mahkamah Konstitusi akan meregistrasi permohonan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden  atau Pilpres 2019, Selasa (11/6/2019) hari ini,

Gugatan PHPU Hasil Pilpres 2019 diajukan pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sejak 24 Mei 2019 lalu.

Setelah proses registrasi, MK memiliki waktu selama 14 hari untuk menangani permohonan gugatan Prabowo-Sandi tersebut.

 "Sesuai jadwal nanti tanggal 11 Juni, (PHPU,-red) Pilpres diregistrasi. Tanggal 14 (Juni,-red) sidang pendahuluan. Selesai tanggal 28 Juni," kata Sekretaris Jenderal MK, Guntur Hamzah, kepada wartawan, Senin (10/6/2019).

Setelah meregistrasi perkara pada hari Selasa ini, pihak MK mengirimkan salinan berkas permohonan kepada pihak termohon, yaitu KPU RI, dan pihak terkait, tim hukum pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-KH Maruf Amin.

Baca: Kubu Jokowi Patut Waspada! Lewat Bukti Baru Ini Pengacara 02 Prabowo Yakin Diskualifikasi 01 di MK

Baca: Bicarakan Temu Alumni, Pengurus Cabang dan IKA PMII Pinrang Kumpul di Warkop Amure

Baca: Hari Kedua Berkantor, Begini Prakiraan Cuaca di Jeneponto

"Setelah diregistrasi, kami pada tanggal itu juga langsung kami kirimkan salinan permohonan kepada termohon dan pihak terkait," kata dia.

Kemudian pada 14 Juni 2019, MK akan memutuskan lanjut atau tidaknya sengketa ke tahapan persidangan dengan mempertimbangkan permohonan beserta barang bukti yang diajukan. Agenda ini dikenal dengan sidang pendahuluan.

Selanjutnya pada 17 hingga 21 Juni 2019 MK akan melanjutkan sidang dengan agenda pemeriksaan pembuktian. Pada 24 sampai 27 Juni 2019 diagendakan sidang terakhir dan rapat musyawarah hakim.

"Untuk Pilpres yang ada pleno. Sembilan hakim langsung memeriksa dan mengadili perkara itu karena waktunya hanya 14 hari untuk menyelesaikan," ujarnya.

Secara resmi, MK membacakan sidang putusan pilpres pada 28 Juni 2019. Hingga 2 Juli 2019 MK akan menyerahkan salinan putusan.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang berwenang memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Ada sembilan hakim Mahkamah Konstitusi yang akan menangani sengketa Pilpres 2019.

Siapa saja mereka, berikut tribun-timur.com rangkumkan profil 9 hakim Mahkamah Konstitusi saat ini:

1. Dr Anwar Usman SH MH

Anwar Usman saat ini menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi sejak 2 April 2019.

Sebelum menjadi ketua, Anwar Usman pernah menjabat sebagi Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pada 14 Januari 2015 hingga 2 April 2018.

Halaman
1234
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved