Sengketa Pilpres di MK

Kubu Jokowi Patut Waspada! Lewat Bukti Baru Ini Pengacara 02 Prabowo Yakin Diskualifikasi 01 di MK

Kubu Jokowi Patut Waspada! Lewat Bukti Baru Ini Pengacara 02 Prabowo Yakin Diskualifikasi 01 di MK

Kubu Jokowi Patut Waspada! Lewat Bukti Baru Ini Pengacara 02 Prabowo Yakin Diskualifikasi 01 di MK
instagram.com/sandiuno
Kubu Jokowi Patut Waspada! Lewat Bukti Baru Ini Pengacara 02 Prabowo Yakin Diskualifikasi 01 di MK 

Kubu Jokowi Patut Waspada! Lewat Bukti Baru Ini Pengacara 02 Prabowo Yakin Diskualifikasi 01 di MK

TRIBUN-TIMUR.COM - Tahapan Pilpres 2019 masuk tahapan Sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pasangan No Urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno menggugat putusan KPU RI y ang menetapkan suara 01 Jokowi - KH Maruf Amin unggul 16,9 juta berdasarkan rekapitulasi manual berjenjang.

Di Mahkamah Konstitusi, Prabowo - Sandi lewat pengacaranya punya tujuh tuntutan di antaranya mendiskualifikasi Jokowi - Maruf Amin sebagai kontestan Pilpres 2019 dan menetapkan Prabowo - Sandi sebagai pemenang.

Baca: Beredar Gosip Artis Vanessa Angel Murtad, Ini Jawaban Sang Ayah Lengkap dengan Bukti dan Foto Pacar

Baca: Hasil Lengkap Kualifikasi Piala Eropa 2020, Polandia Pesta Gol di Gawang Israel, Spanyol Tanpa Cacat

Baca: 5 Fakta Chairunnisa Mahasiswi Kedokteran UMI Tewas Kecelakaan di Bone Ternyata Anak Pejabat Polisi

Kuasa hukum calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto bersama dengan Denny Indrayana dan Iwan Satriawan melengkapi berkas gugatan ke Mahkamah Konstitusi, Senin (10/6/2019).

Dikutip dari Tribunnews.com, bukti gugatan yang diserahkan oleh pihak 02, disebut bisa membuat Paslon 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, didiskualifikasi dari Pilpres 2019.

Diketahui, pihak Prabowo-Sandi sebelumnya membuat gugatan ke MK dengan membawa 51 bukti demi mendapatkan kemenangan dalam laga Pilpres 2019.

Satu di antara bukti yang diserahkan pihak 02, tim kuasa hukum mengajukan argumentasi dan juga revisi soal status jabatan cawapres Ma'ruf Amin yang disebut masih ada di dua bank sampai saat ini.

Baca: Penumpang Bakalan Tak Bisa Lagi Nikmati Diskon Ojek Online, Kemenhub Segera Keluarkan Aturannya

Menurut Bambang, jabatan tersebut bertentangan dengan Pasal 227 huruf P Undang-undang nomor 7 tahun 2017 soal calon dan bakal calon harus menandatangani informasi dan keterangan tidak boleh lagi menjabat di suatu jabatan ketika sudah mencalonkan diri.

"Yang menarik kami memasukkan salah satu argumen, yang menurut kami harus dipertimbangkan baik-baik. Karena ini bisa menyebabkan pasangan 01 itu didiskualifikasi," jelas Bambang di gedung MK, Senin (10/6/2019).

Halaman
123
Editor: Mansur AM
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved