Akbar Faizal Minta Penegak Hukum Dalami Dugaan Korupsi di Sulsel

Akbar Faizal meminta kepada penegak hukum untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi.

Akbar Faizal Minta Penegak Hukum Dalami Dugaan Korupsi di Sulsel
TRIBUN TIMUR/DARUL AMRI
Akbar Faisal saat dia berdampingan dengan Kapolda Sulsel, Irjen Pol Umar Septono di markas Polda Sulsel, Makassar, Senin (30/4/2018). Anggota DPR RI Komisi III Akbar Faisal, mengapresiasi pengungkapan narkotika 5 Kg yang dilakukan oleh Polda Sulsel. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-  Legislator Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Partai Nasdem, Akbar Faizal meminta kepada penegak hukum untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi.

Hal ini dia langsung tindak lanjuti dengan mengirimkan surat resmi ke Kapolri, Kejagung, Kapolda Sulsel, Kejati Sulselbar dan Kapolres dan Kajari Bone, Kapolres dan Kajari Wajo, Kapolres dan Kajari Sinjai, Kapolres dan Kajari Maros, Kapolres dan Kajari Pangkep, Kapolres dan Kajari Barru, dan Kapolres dan Kajari Bulukumba.

Politisi asal Kabupaten Wajo ini meminta kepada Kapolres dan Kejari untuk melakukan langkah-langkah penegakan hukum terhadap dugaan korupsi dana desa.

Baca: Beredar Surat Akbar Faizal Atensi Kasus Jembatan Bamba Pinrang, Begini Perkembangan Kasusnya

Baca: 164 Narapidana Palopo Dapat Remisi, Dua Diantaranya Kasus Korupsi

Baca: Kejari Janji Ekspose Penaganan Kasus Korupsi IPAL Makassar Usai Lebaran

Baik berupa penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan, mengoptimalkan pengembalian kerugian Negara dari perkara tindak pidana korupsi yang ditangani dan melakukan koordinasi dan bekerja sama secara intensif agar tidak terjadi duplikasi penanganan perkara.

Beberapa kasus dugaan korupsi yang Akbar minta diseriusi seperti; dugaan Korupsi Jembatan Bamba, Kabupaten Pinrang.

Dugaan Korupsi infrastruktur di Kabupaten Barru, dugaan Korupsi infrastruktur di Kabupaten Bulukumba.

Dugaan Korupsi Penyertaan modal APBD Palopo untuk perbaikan mesin pembangkit listrik  tenaga mikro hidro dan pengelolaan keripik zaro.

Pengadaan kandang ayam Rp 8 miliar tahun 2015, 2016, 2017, proyek instalasi pipa Telluwanua Rp 4,6 miliar tahun 2018, pembangunan taman kirab Rp 2 miliar tahun 2016.

Selain itu, ada juga dugaan Korupsi Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Luwu Utara tahun Anggaran 2011 dalam pengadaan Program Modul Eskprerimen Sains berbasis IT untuk SD, SMP, dan SMA.

Serta Pengadaan Program Life Science untuk SMP pada Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda yang merugikan negara sebesar Rp 3.697.051.600.

Halaman
123
Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved