Pasrah Jalani Hukuman 16 Bulan, Gani Sirman Sebut Putusan Hakim Sebagai Cobaan

Mantan Kepala Dinas Koperasi Makassar, Gani Sirman akhirnya mengambil sikap atas putusan yang dijatuhkan majelis hakim

Pasrah Jalani Hukuman 16 Bulan, Gani Sirman Sebut Putusan Hakim Sebagai Cobaan
TRIBUN TIMUR/HASAN BASRI
Mantan Kepala Dinas Koperasi Pemerintah Kota Makassar, Gani Sirman divonis satu tahun empat hulan (16) bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Selasa (29/05/2019). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --Mantan Kepala Dinas Koperasi Makassar, Gani Sirman akhirnya mengambil sikap atas putusan yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar beberapa pekan lalu.

Gani Sirman memutuskan tidak mengajukan banding dan siap menjalani hukuman selama 16 bulan penjara atas  kasus korupsi Persediaan Sanggar Kerajinan Lorong-lorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) anggaran  2015/2016

"Ia tidak banding. Dia akan jalani. Pak  Andi Gani menerima ini sebagai cobaan hidup, mungkin besar hikmahnya dalam kehidupan beliau, mudah mudahan ada baiknya dalam kehidupan beliau dan keluarga," kata Kuasa Hukum Gani Sirman, Syahril Cakkari kepada Tribun, Senin (10/06/2019).

Baca: Terbukti Korupsi, Gani Sirman Divoni 16 Bulan Penjara

Baca: Ini Pesan Pj Walikota Makassar ke ASN, di Hari Pertama Kerja Pasca Lebaran

Baca: Niat Maju Wali Kota Makassar, Ismak Sebar Baliho dan Kumpul Kerabat

Tak hanya pidana penjara,  dalam amar putusanya majelis hakim yang dipimpin langsung, Widiaso juga dibebankan membayar denda Rp 50 juta. Jika tidak mampu membayar denda, maka diganti dengan satu tahun kurungan.

 Dalam putusan hakim ini, jauh lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni selama 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta.

Adapun hal hal yang meringankan terdakwa, karena Gani Sirman selama persidangan bersikap sopan, dan masih memiliki tanggungan keluarga.

Sekedar diketahui Gani terseret dalam kasus ini karena  diduga  secara melawan hukum melakukan pembayaran atas beban APBN/APBD yang seharusnya tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) UU RI No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negera.

Terdakwa juga tidak mematuhi etika pengadaan yang harus dipatuhi oleh seorang pengguna anggaran atau pejabat pembuat komitmen (PPK) maupun pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Metode pengadaan yang dilakukan dalam proses pengadaan barang persediaan Sanggar Kerajinan Lorong Kota Makassar tahun 2016, baik yang melalui proses pengadaan langsung, maupun yang melalui Lelang sederhana, telah mengakibatkan terjadinya kerugian negara sebesar Rp. 380.128.801 berdasarkan hasil audit BPKP.

Adapun rincian anggaranya yakni realisasi pembayaran barang persediaan Rp 873.275.929. Nilai barang persediaan yang diterima sanggar setelah pajak Rp. 493.147.127,26. 

Halaman
12
Penulis: Hasan Basri
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved