Sosialisasi Kamtibmas di Saluputti, Kasat Reskrim Polres Tator Juga Singgung Soal Dana Desa

Polres Toraja memberikan sosialisasi ke masyarakat untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas dan juga pemahaman mekanisme Dana Desa

Sosialisasi Kamtibmas di Saluputti, Kasat Reskrim Polres Tator Juga Singgung Soal Dana Desa
TRIBUN TIMUR/TOMMY PASERU
Kasat Reskrim Polres Tana Toraja AKP Jon Paerunan bersama Kapolsek Saluputti, Iptu Martinus memberikan Sosialisasi Kamtibmas dan Mekanisme Dana desa, balai lembang Rembo'- rembo' Kecamatan Bittuang,Kabupaten Tana Toraja, Senin (3/6/2019). 

TERIBUNTORAJA.COM, MAKALE --Mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas dan pemahaman mekanisme Dana Desa, Kasat Reskrim Polres Tana Toraja (Tator) AKP Jhon Paerunan memberikan sosialisasi ke masyarakat.

Sosialisasi Kamtibmas dan mekanisme Dana Desa dilakukan di balai lembang Rembo'- rembo' Kecamatan Bittuang, Senin (3/6/2019).

Turut juga dalam sosialisasi tersebut, Kapolsek Saluputti, Iptu Martinus, Kepala lembang, ketua BPL, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan masyarakat kurang lebih 100 orang.

Baca: Hati-hati, Banyak Lubang Jalan di Area Pasar Sentral Bolu Tallunglipu Toraja Utara

Baca: Gerebek Dua Lokasi Sabung Ayam di Toraja, Polisi Hanya Amankan Satu Orang

Baca: Mahasiswa UKI Toraja Juga Berbagi Takjil

Materi yang diberikan Kasat Reskrim terkait Mekanisme Penggunaan Desa.

Kasat Reskrim AKP Jon Paerunan mengatakan, mekanisme penggunaan dana desa harus juga dipahami oleh masyarakat, asal dana desa darimana dan jumlah dana desa berapa banyak.

"Pengelola dana desa harus mengerti bahwa dana desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan jumlah yang cukup besar," ucap Jon.

Jon juga menekankan, dengan jumlah Dana desa yang cukup besar, maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut.

"Dana desa dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ungkap Kasat Reskrim Jon Paerunan.

Jon juga menegaskan kepada Pemerintahan desa agar dituntut menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel.

Badan Permusyawaratan desa yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran.

Halaman
12
Penulis: Tommy Paseru
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved