164 Narapidana Palopo Dapat Remisi, Dua Diantaranya Kasus Korupsi

Dari semua itu, 164 orang sudah mendapatkan remisi dengan dikeluarkannya SK dari Kemenkumham.

164 Narapidana Palopo Dapat Remisi, Dua Diantaranya Kasus Korupsi
hamdan / tribun timur
Kalapas Kelas II A Palopo, Indra Sofyan 

TRIBUNPALOPO.COM, WARA - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Palopo, mengusulkan sebanyak 458 orang narapidana mendapat remisi Hari Raya Idul Fitri.

Dari semua itu, 164 orang sudah mendapatkan remisi dengan dikeluarkannya SK dari Kemenkumham.

Harga Tiket Makassar-Jakarta Hingga Belasan Juta, Akademisi: Akal-akalan Maskapai

Ini Nama Imam dan Khatib Salat Id di Lapangan Pemuda Benteng Selayar

"Kita usul 458, tapi yang sudah keluar SK baru 164 yang di ACC, yang lain menyusul," kata Kepala Lapas Kelas II A Palopo, Indra Sofyan, Senin (3/6/2019) pagi.

Dari ratusan napi yang diusulkan mendapat remisi,  14 diantaranya adalah napi anak.

Anak-anak yang mendapat remisi ini telah memenuhi dua syarat yang diwajibkan dari lapas yakni, syarat administratif, dan syarat substansi.

Syarat administratif berupa kelengkapan berkas mulai dari ekstra vonis, hingga berkas eksekusi jaksa. Sementara syarat substansi berdasarkan hasil pembinaan, apakah anak tersebut layak atau tidak mendapatkan remisi.

Remisi juga diberikan setelah anak berstatus napi ini, menjalani masa hukuman selama tiga bulan dari hukumannya, sedangkan untuk napi dewasa telah menjalani masa hukuman selama enam bulan.

"Ada juga napi anak-anak yang kita beri remisi, semua yang telah menjalani hukuman selama tiga bulan," imbuhnya.

Napi yang mendapatkan remisi kebanyakan terjerat kasus narkoba, perkelahian, pencurian dan perlindungan anak.  Ada juga napi terjerat kasus korupsi berjumlah dua orang, yang dijatuhi hukuman badan mulai 2 tahun hingga 2 tahun 6 bulan.

Menurut Sofyan, pemberian remisi untuk napi narkoba dan korupsi, itu mengacu pada PP 99/2012 tentang Hak Warga Binaan.

Tugu Adipura di Anjungan Pantai Losari usai dimural, saat diabadikan, Senin (3/6/2019)
Tugu Adipura di Anjungan Pantai Losari usai dimural, saat diabadikan, Senin (3/6/2019) (tribun timur/muhammad abdiwan)

PP tersebut mengatur secara limitatif dan lebih ketat syarat pemberian remisi kepada terpidana perkara korupsi dan narkoba.

Laporan Wartawan TribunPalopo.Com, @hamdanseoharto_

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur:

 

Follow juga Instagram Tribun Timur:

Penulis: Hamdan Soeharto
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved