Penetapan Hutan Adat di Luwu Utara Terganjal Perda

Walau demikian, sejumlah persoalan terkait hutan adat masih bergulir, seperti lambatnya penyelesaian penetapan hutan adat di Indonesia.

Penetapan Hutan Adat di Luwu Utara Terganjal Perda
Handrover
Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani (kedua dari kiri) dan Kepala Bappeda Luwu Utara Rusydi Rasyid (kiri) menghadiri Launching Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase I di Auditorium Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin (27/5/2019). (*) 

TRIBUNLUTRA.COM, MASAMBA - Launching Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase I telah digelar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI di Auditorium Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin (28/5/2019) lalu.

Hanya saja sejumlah persoalan terkait hutan adat masih bergulir, seperti lambatnya penyelesaian penetapan hutan adat di Indonesia.

Baca: Jokowi Beri Sinyal Ketika Ditanya Kemungkinan AHY dan Sandiaga Uno Jadi Menterinya, Benar Gabung?

Baca: Penjelasan Pemilik Warung Tegal Usai Viral Pelanggan Bayar Makan Rp 700 Ribu Ada Rupa, Ada Harga

Keterlambatan ini disinyalir terletak pada penyelesaian Perda pengakuan masyarakat hukum adat di daerah.

Padahal Perda ini menjadi salah satu syarat dalam pengajuan permohonan penetapan hutan adat khususnya yang ada dalam kawasan hutan sebagaimana diatur dalam pasal 5 PermenLHK No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak.

Permasalahan Perda ini menjadi pembahasan yang mengemuka pada talk show bertema "Komitmen Pemerintah Terkait Hutan Adat" yang dihadiri Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani.

Kehadiran Perda dipastikan tak mudah dan memakan waktu yang cukup lama karena merupakan produk hukum yang dibahas melalui proses politik di DPRD.

Hal lain yang mengemuka dalam talk show dan memerlukan penjelasan lebih mendalam adalah terkait status Perda yang dimaksud dalam Permen LHK, apakah merupakan Perda Kabupaten/Kota atau Perda Provinsi.

Menteri LHK, Siti Nurbaya, mengimbau pemerintah daerah segera menindaklanjuti Peta Wilayah Indikatif Hutan Adat.

"Kami berharap kepada pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah-langkah nyata sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait Pengakuan Masyarakat Hutan Adat," tuturnya via rilis Bappeda Luwu Utara.

Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani (kedua dari kiri) dan Kepala Bappeda Luwu Utara Rusydi Rasyid (kiri) menghadiri Launching Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase I di Auditorium Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin (27/5/2019). (*)
Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani (kedua dari kiri) dan Kepala Bappeda Luwu Utara Rusydi Rasyid (kiri) menghadiri Launching Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase I di Auditorium Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin (27/5/2019). (*) (Handrover)

Sementara itu, Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, dalam acara talk show tersebut mengemukakan beberapa langkah yang akan segera dilakukan.

Halaman
12
Penulis: Chalik Mawardi
Editor: Syamsul Bahri
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved