Soal Kinerja Mentan, Ekonom Sayangkan Penilaian Gegabah GAPMII

Penilaian organisasi GAPMII yang menilai kinerja menteri dari sisi koordinasi dinilai janggal.

Soal Kinerja Mentan, Ekonom Sayangkan Penilaian Gegabah GAPMII
TRIBUN TIMUR/MUH SYAHRUL PADLI
Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman saat melakukan kunjungan kerja di Takalar, Jumat (12/4/2019) 

TRIBUN-TIMUR.COM,JAKARTA-Penilaian organisasi GAPMII yang menilai kinerja menteri dari sisi koordinasi dinilai janggal. GAPMII dinilai obyektif dalam memberikan gambaran ihwal 'skuad' Kabinet Kerja Jokowi-JK. 

Salah satu yang mencolok soal penempatan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. Menurut GAPMII, Amran dinilai gagal, sama seperti halnya Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukito. 

"Faktanya, Mentan selama 5 tahun terakhir ini bisa dikatakan sebagai menteri yang berhasil," ujar Ekonom Institut Pertanian Bogor (IPB), Prima Gandhi SP dalam keterangannya di Bogor, Jawa Barat, Selasa (27/5).

Gandhi menjelaskan bahwa persoalan koordinasi antar Kementerian telah diatur negara dalam Inpres 7/2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintahan.

Dalam Inpres tersebut permasalahan koordinasi antar Kementerian wajib selesai di level Rapat Terbatas Kementerian Kordinasi. Kementerian Pertanian dan Perdagangan dibawah Menko Perekonomian.

"Jika mengunakan logika strukturalis maka Menko Perekonomian yang berkinerja kurang baik. Karena tidak maksimal mengkordinasikan 2 Kementerian dalam forum Rapat Terbatas dll," beber dia. 

Ganti menegaskan bahwa Kemenko Perekonomian harusnya bisa menyelesaikan sinkronisasi di tingkat pendataan antar 2 kementerian tersebut. Sebab miss data antar kementerian ini yang kerap jadi pemicu " kericuhan "antar dua kementerian di publik .

"Contohnya Kementan ingin swasembada tercapai sedangkan kementerian perdagangan ingin tidak ada gejolak harga di pasar," jelas Gandi. 

Secara teori hal ini sering kontradiktif dalam tataran kebijakan praksis di lapang.

Contohnya misalnya muncul dari kebijakan Kementerian Perdagangan yang membuka keran izin impor beras menjelang panen.

Halaman
123
Editor: Rasni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved