Terbukti Korupsi, Gani Sirman Divoni 16 Bulan Penjara

Mantan Kepala Dinas Koperasi Pemerintah Kota Makassar, Gani Sirman divonis satu tahun empat hulan (16) bulan penjara oleh Majelis Hakim

Terbukti Korupsi, Gani Sirman Divoni 16 Bulan Penjara
TRIBUN TIMUR/HASAN BASRI
Mantan Kepala Dinas Koperasi Pemerintah Kota Makassar, Gani Sirman divonis satu tahun empat hulan (16) bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Selasa (29/05/2019). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR  -- Mantan Kepala Dinas Koperasi Pemerintah Kota Makassar, Gani Sirman divonis satu tahun empat hulan (16) bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Selasa (29/05/2019).

Gani Sirman dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pada Persediaan Sanggar Kerajinan Lorong-lorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tahun anggaran 2015/2016).

"Mengadili, menbatuhkan pidana penjara terhadap terdakwq Gani Sirman selama 1 tahun empat bulan penjara," kata Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Widiaso.

Baca: Terdakwa Korupsi Gani Sirman Buka Puasa di Pengadilan

Baca: Menangis di Hadapan Hakim, Gani Sirman Minta Dibebaskan dari Penjara

Baca: Tolak Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Gani Sirman Bakal Lakukan Hal Ini

Tak hanya pidana penjara,  dalam amar putusanya terdakwa juga dibebankan membayar denda Rp 50 juta. Jika tidak mampu membayar denda, maka diganti dengan satu tahun kurungan.

Dalam putusan hakim ini, jauh lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni selama 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta.

Adapun hal hal yang meringankan terdakwa, karena Gani Sirman selama persidangan bersikap sopan, dan masih memiliki tanggungan keluarga.

Sekedar diketahui Gani terseret dalam kasus ini karena  diduga  secara melawan hukum melakukan pembayaran atas beban APBN/APBD yang seharusnya tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) UU RI No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negera.

Terdakwa juga tidak mematuhi etika pengadaan yang harus dipatuhi oleh seorang pengguna anggaran atau pejabat pembuat komitmen (PPK) maupun pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Metode pengadaan yang dilakukan dalam proses pengadaan barang persediaan Sanggar Kerajinan Lorong Kota Makassar tahun 2016, baik yang melalui proses pengadaan langsung, maupun yang melalui Lelang sederhana, telah mengakibatkan terjadinya kerugian negara sebesar Rp. 380.128.801 berdasarkan hasil audit BPKP.

Adapun rincian anggaranya yakni realisasi pembayaran barang persediaan Rp 873.275.929. Nilai barang persediaan yang diterima sanggar setelah pajak Rp. 493.147.127,26 (*)

Diduga Warga Palopo Tewas Dirampok, Polisi Olah TKP

Bandara Sultan hasanuddin kelak mirip Kupu-kupu

A

Penulis: Hasan Basri
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved