Lengkap, Daftar Nama 4 Jenderal Sasaran Pembunuhan Perusuh 22 Mei, Siapa Aktor di Belakangnya?

TRIBUN-TIMUR.COM - Daftar nama 4 jenderal sasaran pembunuhan perusuh 22 Mei, siapa aktor di belakangnya?

Sebanyak 4 purnawirawan jenderal TNI dan Polri jadi sasaran rencana pembunuhan.

Keempat jenderal tersebut kini menjadi pejabat negara.

Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengungkapkan empat nama pejabat negara yang menjadi sasaran dalam rencana pembunuhan oleh enam tersangka yang telah ditangkap.

Keempat nama itu adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Jenderal (Purn) Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Jenderal (Hor) (Purn) Luhut Binsar Panjaitan, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal (Purn) Budi Gunawan, dan Staf Khusus Presiden Bidang Intelijen dan Keamanan Komisaris Jenderal (Purn) Gories Mere.

Hal itu disampaikan Tito Karnavian di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (28/5/2019).

"Ada Pak Wiranto, Menko Polhukam, Ada Pak Luhut, Menko Maritim. Lalu ada Pak Kepala BIN, dan juga ada Pak Gories Mere," ujar Tito Karnavian. 

Ia mengatakan, informasi tersebut berasal dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Tito Karnavian memastikan informasi tersebut bukan berasal dari informasi intelijen.

"Ini dari hasil pemeriksaan tersangka. Jadi bukan informasi intelijen. Kalau informasi intelijen tidak perlu pro justicia," lanjut dia mengatakan.

Polisi mengungkap adanya kelompok pihak ketiga yang ingin menciptakan martir dalam aksi menolak hasil Pilpres pada 22 Mei 2019 di depan gedung Bawaslu, Jakarta.

Selain itu, kelompok ini juga diduga berniat melakukan upaya pembunuhan terhadap empat pejabat negara dan seorang pemimpin lembaga survei.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Muhammad Iqbal menjelaskan, kronologi upaya pembunuhan ini bermula sejak 1 Oktober 2018.

Saat itu, HK mendapatkan perintah dari seseorang untuk membeli senjata.

"HK menerima perintah dari seseorang untuk membeli dua pucuk senpi laras pendek di Kalibata. Seseorang ini, pihak kami sudah mengetahui identitasnya. Sedang didalami," kata Irjen Muhammad Iqbal dalam jumpa pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (27/5/2019).

Setelah itu, lanjut Irjen Muhammad Iqbal, pada 13 Oktober HK menjalankan perintah dan membeli senjata.

Ada empat senjata yang didapat oleh HK dari AF dan AD.

Sebagian senjata itu lalu diserahkan HK kepada rekannya, AZ, TJ, dan IR.

Pada 14 Maret, HK mendapat transfer Rp 150 juta. Sebanyak Rp 25 juta ia bagikan kepada TJ.

"TJ diminta membunuh dua tokoh nasional. Saya tak sebutkan di depan publik. Kami TNI Polri sudah paham siapa tokoh nasional tersebut," kata Irjen Muhammad Iqbal. B

Lalu, pada 12 April, HK kembali mendapat perintah lagi untuk membunuh dua tokoh nasional lainnya.

"Jadi, ada empat target kelompok ini menghabisi nyawa tokoh nasional," ujarnya.

Saat ditanya apakah tokoh nasional yang dimaksud adalah pejabat negara, Iqbal membenarkan.

"Pejabat negara. Tapi bukan presiden. Tapi bukan kapasitas saya menyampaikan ini. Nanti kalau sudah mengerucut baru dikasih tahu," kata dia.

Selain empat pejabat negara, belakangan HK juga mendapat perintah untuk membunuh seorang pemimpin lembaga survei.

"Terdapat perintah lain melalui tersangka AZ untuk bunuh satu pemimpin lembaga swasta. Lembaga survei. Dan tersangka tersebut sudah beberapa kali menyurvei rumah tokoh tersebut," ujar Irjen Muhammad Iqbal.

PDIP Duga Melibatkan Pemodal Besar

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mendorong pihak kepolisian mengungkap aktor yang memberikan perintah kepada perusuh 22 Mei untuk membunuh pejabat negara.

Ia menduga ada pihak dengan kekuatan modal besar yang mensponsori upaya keji tersebut.

"Ya pihak kepolisian perlu berkonsentrasi siapa yang berada di belakang, yang tentu saja punya kekuatan modal yang cukup besar. Mereka yang punya kekuatan uang," kata Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin (27/5/2019).

Menurut Hasto Kristiyanto, dalang dari gerakan yang membenturkan rakyat dengan aparat keamanan harus ditindak tegas.

Jika politik ditujukan untuk ancaman, kata Hasto Kristiyanto, itu bukan lagi politik.

Sebab, politik harusnya membangun peradaban.

"Karena itulah, aparat keamanan bersama seluruh lapisan masyarakat akan bersama-sama menghadapi mereka-mereka yang mempromosikan tindakan kekerasan itu. Ideologi kegelapan, apalagi terorisme, tidak bisa hidup di negara yang cinta damai ini," kata dia.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo - Maruf Amin ini berharap aparat tak ragu untuk mengungkap dan menindak aktor intelektual dibalik kerusuhan 22 Mei ini.

Siapapun aktor tersebut sama di mata hukum dan harus mendapatkan hukuman atas perbuatannya.

"Karena kalau ada dana yang beredar kemudian membiayai berbagai tindakan-tindakan anarkis, ini merupakan pelanggaran hukum pidana dan bertentangan dengan tujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini nyata-nyata melawan negara. Karena itulah, polisi jangan ragu-ragu menindak siapa pun mereka," kata Hasto Kristiyanto.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "4 Pejabat yang Jadi Sasaran Pembunuhan: Wiranto, Luhut, Budi Gunawan, Gories Mere".

Penulis: Rakhmat Nur Hakim

Editor: Inggried Dwi Wedhaswary