Larang Terima Gratifikasi, Pankas Hukum Unhas Apresiasi Pj Wali Kota Makassar

Direktur Pusat kajian Anti Korupsi (Pankas) Fakultas hukum Unhas, Dr Muh Hasrul SH MH mengapresiasi dan menyambut baik langkah Pj Wali Kota Makassar

Dok Dr Muh Hasrul
Direktur Pusat kajian Anti Korupsi (Pankas) Fakultas hukum Unhas, Dr Muh Hasrul SH MH bersama komisioner KPK RI, Laode Muhammad Syarif 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -  Direktur Pusat kajian Anti Korupsi (Pankas) Fakultas hukum Unhas, Dr Muh Hasrul SH MH mengapresiasi dan menyambut baik langkah Pj Wali Kota MakassarM Iqbal S Suhaeb atas kebijakan untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Korupsi.

Iqbal mengeluarkan edaran kepada seluruh jajaran OPD dan Perusda dalam lingkup Kota Makassar agar tidak menerima gratifikasi berupa parcel atau apa saja pemberian sekaitan Hari Raya Idulfitri.

"Hal ini patut didukung dan diawasi bersama oleh segenap komponen Masyarakat, pemberian dan penerimaan apapun menjelang hari raya adalah salah satu perilaku buruk yang harus dihentikan dalam lingkungan pemerintahan," kata Dr Hasrul, Selasa (28/5/2019).

Baca: Tengah Malam Mahasiswa Makassar Tutup Jalan Alauddin, Tuntut Jokowi dan Prabowo

Baca: Jadi Biang Kemacetan, 9 Jukir Liar Diciduk Tim Resmob Polsek Panakkukang di Terowongan Mal

Baca: Pj Wali Kota Target Makassar Kembali Raih Adipura

Iqbal mengatakan langkah ini untuk mencegah proses take and give sehingga berujung pada terjadinya Tindak Pidana Korupsi.

"Langkah Pj. Walikota ini Wajib dilaksanakan oleh seluruh jajaran pemerintahan dan diberikan sanksi yang tegas jika ada oknum2 yang tidak taat dan patuh," katanya.

Instruksi atau edaran Pj wali kota ini seyogyannya juga dilakukan hal yang sama oleh jajaran pemerintahan di Provinsi Sulsel dan seluruh kabupaten dan kota.

"Hal ini sebagai implementasi dari upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang wajib dan harus dilaksanakan diseluruh tingkatan pemerintahan," katanya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat surat imbauan kepada para pejabat negara agar tak menerima gratifikasi berupa uang ataupun bingkisan menjelang Idul Fitri atau Lebaran 2019.

Menurut KPK, ada sanksi etik hingga pidana bagi pejabat ataupun pegawai negeri sipil (PNS) yang menerimanya.

Hal itu disampaikan KPK dalam surat dengan Nomor B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 tertanggal 8 Mei 2019. Surat yang ditandatangani Ketua KPK Agus Rahardjo itu ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Mahkamah Agung, Ketua MPR, DPR, DPD, Kapolri, Jaksa Agung, Panglima TNI, para menteri, hingga pimpinan perusahaan swasta.(*)

Diduga Warga Palopo Tewas Dirampok, Polisi Olah TKP

Bandara Sultan hasanuddin kelak mirip Kupu-kupu

A

Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved