Divonis 16 Bulan, Mantan Kadis Koperasi Makassar Pikir-pikir

Dalam amar putusanya, Gani Sirman divonis bersalah atas kasus tindak pidana korupsi pada Persediaan Sanggar Kerajinan Lorong-lorong

Divonis 16 Bulan, Mantan Kadis Koperasi Makassar Pikir-pikir
hasan/tribun-timur.com
Terdakwa Gani Sirman jalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Makassar 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar telah membacakan putusan terhadap mantan Kepala Dinas Koperasi Pemerintah Kota Makassar, Gani Sirman, Selasa (28/05/2019).

Dalam amar putusanya, Gani Sirman divonis bersalah atas kasus tindak pidana korupsi pada Persediaan Sanggar Kerajinan Lorong-lorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tahun anggaran 2015/2016.

Gani dinyatakan terbukti melanggar pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001.

Tentang Perubahan Atas Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi.

"Mengadili terdakwa Sirman dijatuhkan pidana penjara selama satu tahun empat bulan penjara," kata Hakim Widiarso.

Widiarso yang didampingi dua hakim anggota lainnya juga membebankan kepada terdakwa denda Rp 50 juta, dengan ketentuan jika tak mampu membayar denda, maka diganti satu bulan kurungan.

Putusan yang dijatuhkan lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dimana dalam tuntut JPU terdakwa diancam pidana 2 tahun penjara.

Adapun pertimbangan hakim yang meringankan, terdakwa dianggap  selama persidangan bersikap sopan. Gani masih memiliki tanggungan keluarga.

Menanggapi putusan itu, terdakwa melalui tim kuasa hukumnya, Syahrir Cakkari mengaku belum bisa mengambil sikap.

"Kita masih pikir pikir," kata Syahril Cakkari.

Majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengambil sikap. Jika dalam batas waktu satu minggu tidak mengajukan banding, maka putusan itu dianggap telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Sekedar diketahui Gani terseret dalam kasus ini karena  diduga  secara melawan hukum melakukan pembayaran atas beban APBN/APBD yang seharusnya tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) UU RI No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negera.

Terdakwa juga tidak mematuhi etika pengadaan yang harus dipatuhi oleh seorang pengguna anggaran atau pejabat pembuat komitmen (PPK) maupun pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Metode pengadaan yang dilakukan dalam proses pengadaan barang persediaan Sanggar Kerajinan Lorong Kota Makassar tahun 2016, baik yang melalui proses pengadaan langsung, maupun yang melalui Lelang sederhana, telah mengakibatkan terjadinya kerugian negara sebesar Rp. 380.128.801 berdasarkan hasil audit BPKP.

Adapun rincian anggaranya yakni realisasi pembayaran barang persediaan Rp 873.275.929. Nilai barang persediaan yang diterima sanggar setelah pajak Rp. 493.147.127,26 

Penulis: Hasan Basri
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved