Sulsel Kembali Raih WTP, Wagub Minta Kadis Lakukan Ini

Opini WTP merupakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Sulsel Tahun Anggaran 2018.

Sulsel Kembali Raih WTP, Wagub Minta Kadis Lakukan Ini
saldy/tribuntimur.com
Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman 

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Opini WTP merupakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Sulsel Tahun Anggaran 2018.

Dinas Parawisata Kota Makassar Rasakan Perdana Sensasi Nonton di CGV Cinemas Panakukkang Square

Kementerian Kominfo Gelar Bimtek Penyuluh Informasi Publik di Makassar

Sekedar diketahui, Opini WTP tersebut diraih Pemprov Sulsel sembilan kali berturut-turut, sejak kepemimpinan Syahrul Yasin Limpo - Agus Arifin Nu'mang.

Pada kepemimpinan Nurdin Abdullah - Andi Sudirman Sulaiman, prestasi tersebut kembali berhasil dipertahankan.

Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan terima kasih kepada BPK RI.

Prestasi yang diraih tersebut merupakan hasil kerja keras bersama semua pihak secara terus-menerus.

"Terima kasih kepada BPK RI. Kedepan, kami terus mengharapkan sinergitas dan bimbingan," ujar Sudirman, saat Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas LKPD Pemprov Sulsel Tahun Anggaran 2018, di ruang rapat paripurna DPRD Sulsel, Senin (27/5/2019).

Iapun mengingatkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), agar melakukan perencanaan terukur, sehingga, tidak melakukan penyimpangan dan dapat bekerja dengan baik.

Sementara, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI, Herry Subowo, menyampaikan, pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan, dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan informasi laporan keuangan, kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Foto bersama Penyuluh Agama Buddha Non PNS peserta Bimtek PIP Batch III dengan Kasi
Bina Penyuluh Subdit Penyuluhan Ditjen Bimas Buddha Joko Turiman, S.Pd., S.Ag. (ke-3 dari
kiri).
Foto bersama Penyuluh Agama Buddha Non PNS peserta Bimtek PIP Batch III dengan Kasi Bina Penyuluh Subdit Penyuluhan Ditjen Bimas Buddha Joko Turiman, S.Pd., S.Ag. (ke-3 dari kiri). (CITIZEN REPORTER)

"Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD Pemprov Sulsel, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian," tegasnya.

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur:

Follow juga Instagram Tribun Timur:

Penulis: Saldy Irawan
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved