Jelang Lebaran, ASN Luwu Utara Dilarang Terima Parsel dan Pakai Randis Mudik

Larangan gratifikasi bagi ASN Pemkab Luwu Utara berupa pemberian uang, parsel hingga fasilitas yang berhubungan dengan tugasnya sebagai pejabat.

Jelang Lebaran, ASN Luwu Utara Dilarang Terima Parsel dan Pakai Randis Mudik
chalik/tribunlutra.com
Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemda Luwu Utara. 

TRIBUNLUTRA.COM, MASAMBA - Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani mengeluarkan surat edaran yang melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) menerima gratifikasi.

Larangan gratifikasi bagi ASN Pemkab Luwu Utara berupa pemberian uang, parsel hingga fasilitas yang berhubungan dengan tugasnya sebagai pejabat.

Baca: Ingin Umrah? Al Hajj Beri Diskon Hingga Rp 2 Juta, Hanya 15 Pendaftar Pertama

Baca: Laga Away Pertama di Liga, Appi Harap PSM Tampil Layaknya di AFC

Surat nomor 180/44/Hkm/V/2019 sengaja dikeluarkan menindaklanjuti surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nomor B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 tanggal 8 Mei 2019 perihal imbauan pencegahan gratifikasi terkait hari raya keagamaan.

Ada empat poin dalam surat itu, pertama menolak gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/parsel, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas.

Kedua, apabila menerima gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa, dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) masing-masing, disertai dengan penjelasan dan dokumentasi penerimaannya.

Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemda Luwu Utara.
Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemda Luwu Utara. (chalik/tribunlutra.com)

Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan gratifikasi kepada KPK dalam jangka waktu tiga puluh hari kerja, sejak tanggal penerimaan gratifikasi.

Selanjutnya, tidak mengajukan permintaan dana, sumbangan, dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi daerah pada masyarakat, perusahaan, dan/atau PNS/penyelenggara negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis

Terakhir tidak menggunakan fasilitas kedinasan untuk kepentingan pribadi, seperti menggunakan kendaraan dinas operasional untuk kegiatan mudik.

"Demikian disampaikan kepada seluruh pihak terkait untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab," terang bupati dalam surat edarannya.

Laporan Wartawan TribunLutra.com, @chalik_mawardi_sp

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur:

Follow juga Instagram Tribun Timur:

Penulis: Chalik Mawardi
Editor: Syamsul Bahri
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved