Kadir Halid dan Arfandy Idris Menggugat, Begini Penjelasan Golkar Sulsel

Pada saat rekapitulasi di KPU tingkat Provinsi, partai Golkar mengajukan DC2 termasuk Dapil Makassar A tentang keberadaan

Kadir Halid dan Arfandy Idris Menggugat, Begini Penjelasan Golkar Sulsel
Muh Azis Albar/Tribun Timur
Juru bicara Partai Golkar Sulsel, Muhammad Risman Pasigai 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dua caleg Golkar Sulsel mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) usai rekapitulasi KPU Sulsel. Keduanya menggugat kolega atas dugaan pelanggaran pemilu.

Masing-masing yang menggugat adalah Kadir Halid dengan termohon KPU berkaitan dengan Kecamatan Sangkarrang dan Andi Debbie Purnamasari dan Arfandiy Idris dengan termohon Ince Langke.

Pada saat rekapitulasi di KPU tingkat Provinsi, partai Golkar mengajukan DC2 termasuk Dapil Makassar A tentang keberadaan Kecamatan Sangkarrang yang masuk dalam Dapil Makassar B yang kami anggap tidak sesuai dengan SK KPU terkait penetapan dapil.

"Inilah salah satu obyek yang di mohonkan kepada MK oleh pemohon termasuk DC2 untuk Kabupaten Selayar," kata Muhammad Risman Pasigai via rilis, Jumat (24/5/2019).

Kadir Halid yang merupakan petahana yang kembali maju di Makassar Dapil A bersama Andi Debbie.

Namun dalam praktik di lapangan selama kampanye diduga Andi Debbie melakukan dugaan money politik untuk mendongkak suaranya.

"Ini dibuktikan dengan adanya laporan masyarakat ke Bawaslu yang dibuktikan dengan beberapa rekaman vidio yang dijadikan barang bukti," ujar Risman kepada Tribun.

"Karena merupakan hak konstitusional caleg dan gugatannya sesuai koridor yang ada, maka mahkamah partai memberikan rekomendasi untuk diajukan ke MK. Artinya keinginan Pak Kadir Halid dan Arfandy Idris menggugat ke MK sudah sesuai aturan berdasarkan putusan mahkamah partai," jelas Risman.

Menurutnya, dugaan money politik uang oleh Andi Debbie sebenarnya telah dilaporkan lebih awal oleh kelompok masyarakat atau dari kalangan lembaga swqdaya masyarakat (LSM).

Dari sini, pemohon Kadir Halid mendapat informasi bawha terjadi politik uang yang awalnya pemohon hanya ingin mengajukan kasus terkait Sangkarrang itu sehingga melakukan gugatan ke MK setelah mendapat rekomendasi mahkamah Partai Golkar di Jakarta.

Halaman
12
Penulis: Abdul Azis
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved