Pupuk Langka di Bone, Pupuk Kaltim: Efek Petani Minta Berlebih

Wakil Bupati Bone Ambo Dalle menuturkan pihaknya hendak mendengarkan langsung persoalan pupuk yang disebut langka di masyarakat.

Pupuk Langka di Bone, Pupuk Kaltim: Efek Petani Minta Berlebih
TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD FADHLY ALI
Kepala Pemasaran PT Pupuk Kaltim Wilayah Sulsel M Miftakhul Zainuddin, Staf Umum PSO2 Abd Hasril Hamid, dan Superintendent Distribusi Wilayah 2 Sukiman memberi keterangan pers terkait stok dan realisasi pupuk yang telah disalurkan di kantornya Jl AP Pettarani Makassar, Selasa (12/3/2019) 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wakil Bupati Bone Ambo Dalle menuturkan pihaknya hendak mendengarkan langsung persoalan pupuk yang disebut langka di masyarakat.

Dari hasil pertemuan tersebut, Ambo Dalle mendapatkan informasi bahwa kadang kelangkaan pupuk terjadi lantaran sejumlah petani mengambil kouta pupuk melebihi yang sudah ditentukan.

"Yang menjadi masalah kadang kala petani ada yang mengambil jatahnya melebehi kouta, kelompok tani itu maksimal bisa mendapatkan pupuk bersubsidi jatahnya hanya dua hektar atau sekitar 200 kilogram pupuk atau 8 zak," kata Ambo Dalle kepada tribunbone.com di ruangannya, Rabu (22/5/2019).

Baca: 3 Mahasiswa Unhas Teliti Lontara Latoa di Bone, Ini Tujuannya

Baca: Tak Kapok di Penjara, Warga Sailong Bone Ini Kembali Ditangkap Polisi

Baca: Bayarkan THR ASN, Pemkab Bone Siapkan Rp 42, 3 Miliar

Akibat dari hal tersebut kata Ambo Dalle, ada sejumlah petani yang tidak kebagian pupuk subsidi.

"Boleh mengambil lebih dari kouta tetapi bukan lagi pupuk berbubsidi tetapi non subsidi tentunya harganya berbeda sekali dengan subsidi, ini yang mesti dipahami," tambahnya.

Kepala Pemasaran PT Pupuk Kaltim Wilayah Sulsel, M Miftakhul Zainuddin mengatakan, permasalahan yang timbul memang kebanyakan akibat petani meminta pupuk yang melebihi jatah dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

"Yaitu yang seharusnya dalam 1 Ha mendapat 200 kg atau 4 zak pupuk urea subsidi dan maksimum petani yang mendapat subsidi adalah dengan luasan maksimal 2 Ha atau sebanyak 400 kg per 8 zak," kata Miftakhul via WhatsApp, Kamis siang (23/5/2019).

Sehingga jika masih merasa perlu menambah pupuk maka harus menambah dengan pupuk Non Subsidi, agar tanaman menjadi tumbuh dan menghasilkan secara maksimal sesuai dosis yang diperlukan tanaman

"Di samping itu masih banyak petani yang belum tergabung dalam kelompok tani sehingga tidak termasuk dalam RDKK yang merupakan syarat mutlak penyaluran pupuk subsidi pemerintah," ujarnya.(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad

Ustadz Arifin Ilham Meninggal Dunia, Dimakamkan di Pesantren Azzikra Bogor

 

 

A

Penulis: Muhammad Fadhly Ali
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved