Momen Harkitnas, Begini Pesan Aktifis Mamasa

TRIBUNMAMASA.COM, MAMASA - Momentum Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada 20 Mei bukan hanya sekedar diperingati.

Menurut aktifis pemuda Mamasa, Johnson, Harkitnas adalah tonggak sejarah yang harus dimaknai.

Apa itu Hari Kebangkitan Nasional, tentu sebagian orang tahu bahwa Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) merupakan hari bersejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia pada masalalu merebut kemerdekaan.

Tapi tahukah kita, bahwa pada paruh pertama abad ke-20, di mana masa itu banyak rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai "orang Indonesia".

Masa ini ditandai dengan dua peristiwa penting yaitu berdirinya Boedi Oetomo (20 Mei 1908) dan ikrar Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928).

Masa ini merupakan salah satu dampak politik etisyang mulai diperjuangkan sejak masa Multatuli.

Sehubungan dengan itu, Johnson Mantan Korwil GMKI Wilayah VIII Sulsel, Sulbar dan Sultra yang saat ini menjadi Ketua bidang Pendidikan Kader dan Kerohanian Pengurus Pusat GMKI mengatakan, sebagai tonggak pembangunan bangsa bahwa perubahan itu selalu di mulai dari pemuda.

Kata dia, hal itu dapat dilihat darib sejarah pergerakan pemudah yang dapat merubah bangsa, dimulai dari lahirnya organisasi Budi Utomo.

Menurut dia pemuda hari ini sebaiknya tetap pada daya kritisnya, dengan idealismenya untuk menopang dan mengontrol pembangunan.

"Tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu kekuatan politik di bangsa ini adalah mahasiswa dan kaum muda," kata Johnson, saat dikonfirmasi Senin (20/5/2019) petang tadi.

Sekaitan pasca Pemilu, Johnso mengatakan, ada wacana yang coba di desain oleh kelompok tertentu untuk menggiring opini publik dilakukan dengan masif melalui media sosial.

Sebagai kaum intelektual, kaum pemuda dan mahasiswa kata dia sebaiknya tidak menafsir sepihak dari people power tetapi harus melihat dari segala aspek.

"People power ini bukan baru mau di lakukan, tetapi telah dilakukan pada 17 april yang lalu," kata Johnson.

People power yang dimaksud yaitu kekuatan dan potensi untuk menentukan arah bangsa ini dan telah disalurkan melalui pemilu yang ada.

Sehingga menurutnya, ada people power yang baru diwacanakan namun itu adalah penggiringan opini bagi orang-orang tertentu.

Ia meminta masyarakat untuk tidak terprovokasi sebab jika hal itu dianggap pelanggaran Pemilu maka penyelesaiannya adalah undang-undang.

"Kasus Pemilu sebaiknya diselesaikan dengan proses undang-undang sengketa Pemilu. Karena kita indonesia adalah negara hukum , bukan negara barbar," ungkapnya

Johnson juga mengingatkan bagi masyarakat indonesia dan terkhusus masyarakat Mamasa, agar pada momentun kebangkitan nasional dan pasca Pemilu tetap bersatu membangun daerah mamasa dalam bingkai persatuan NKRI.

"Perbedaan pilihan itu wajar tetapi persatuan membangun negeri ini wajib bagi kita semua. jangan biarkan diri kita terprovokasi oleh pihak-pihak tertentu," pintanya.

Laporan wartawan @rexta_sammy