Siapa Penumpang Gelap yang Tunggangi Prabowo Subianto? Disebut Berbahaya & Hanya Cari Momentum
Prabowo Subianto Disebut Harus Diselamatkan dari Penumpang Gelap, Barisan Sakit Hati dengan Jokowi?
TRIBUN-TIMUR.COM - Ketua Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (JARI 98) Willy Prakarsa, turut angkat bicara soal perkembangan Pilpres 2019 saat ini.
Menurut Willy, Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto harus diselamatkan dari penumpang gelap
Willy menyampaikan, para penumpang "gelap" atau pembisik yang berusaha "menunggangi" Prabowo berbahaya.
"Menurut saya Prabowo harus diselamatkan dari penumpang "gelap". Para pembisik-pembisiknya itu berbahaya sekali," kata Willy dalam diskusi bertajuk 'Waspada Penumpang Gelap di Penghujung Pengumuman Hasil Pemilu 2019', di kawasan Cikini, Menteng Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019).
Meski ada pembisik itu di belakang sosok capres 02, namun Willy meyakini Prabowo Subianto adalah sosok gentlemen dan bisa legowo menerima hasil pengumuman KPU, tanggal 22 Mei mendatang.
"Kita positif thinking saja, Prabowo bisa menjadi sosok negarawan. Aparat keamanan harus berani libas para penumpang gelap yang mau merongrong kedaulatan NKRI," ucap dia.
Sementara itu, masih dalam kesempatan yang sama, pengamat intelijen Stanislaus Riyanta mengira para penumpang gelap yang ia cirikan berasal dari kelompok radikal, akan memanfaatkan momentum pengumuman hasil Pemilu untuk menonjolkan diri.
Mereka akan dimanfaatkan, dengan cara membangkitkan rasa emosional yang terpendam selama ini.
"Mereka tidak peduli politik tetapi mereka mencari momentum. Kebanyakan mereka di manfaatkan dan dibangkitkan emosional nya," kata dia.
Baca: Kubu 02 Tolak Hasil Pilpres, Jokowi Nasihati Prabowo Subianto soal Jalur Ditempuh
Baca: PPP Kalahkan Partai Prabowo Subianto di Gowa, Peroleh 8 Kursi & Gerindra 7, Ini Jumlah Suaranya
Baca: Perwira TNI Angkatan Darat Ini Dicari KSAD Jenderal Andika Gara-gara Kicauan Tim Prabowo Subianto
Apalagi, ada lapisan penumpang gelap yang paling berbahaya. Mereka berasal dari barisan sakit hati terhadap tindakan pemerintah era ini yang seakan mendiskreditkan kelompok-kelompoknya.
