Koalisi Sulteng Bergerak Desak Kementerian PUPR Bayar Upah Pekerja Huntara

Kata dia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan (PUPR) harus bertanggung jawab atas penyegelan itu.

Koalisi Sulteng Bergerak Desak Kementerian PUPR Bayar Upah Pekerja Huntara
Sulteng Bergerak
Huntara di RT 2 RW 1 Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, yang disegel karena masaga pembayaran, Kamis (16/52019). 

TRIBUNPALU.COM, PALU - Koalisi relawan Sulteng Bergerak sangat menyayangkan terjadinya penyegelan hunian sementara di Kelurahan Mamboro, Palu, Sulawesi Tengah.

Hal itu diungkapkan Adriansa Manu kepada Tribunpalu.com, Jumat (17/5/2019) siang.

"Penyegelan yang dilakukan oleh pekerja dan kontraktor yang mengerjakan huntara itu semestinya tidak terjadi," katanya.

Kata dia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan (PUPR) harus bertanggung jawab atas penyegelan itu.

Ia menilai, penyegelan merupakan rentetan keburukan pemerintah dalam penanggulangan bencana di Sulawesi Tengah.

"Sehingga kami tidak menyalahkan tindakan para pekerja huntara," tegasnya.

Pasalnya kata Adrian, hal itu adalah bentuk protes pekerja yang tak kunjung dibayar oleh pemerintah dalam pengerjaan huntara.

"Sehingga kami memandang bahwa kesalahaan terletak pada pemerintah melalui PUPR sebagai penanggung jawab dalam pembangunan huntara.

Dengan tidak membayarkan upah pekerja, Adrian berujar bahwa pemerintah telah menyalahi Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kata dia, pemerintah juga telah menyalahi UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Halaman
12
Penulis: abdul humul faaiz
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved