Imran Tenri Tata Vs Rahman Pina, Ini Kata Bawaslu Sulsel

Mereka Andi Imran Tenri Tata Amin Syam dengan Rahman Pina. Keduanya merupakan caleg DPRD Provinsi Sulsel dari Partai Golkar.

Imran Tenri Tata Vs Rahman Pina, Ini Kata Bawaslu Sulsel
abd azis/tribuntimur.com
Komisioner Bawaslu Sulsel Saiful Jihad 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Bawaslu Sulsel merespon cepat adanya dugaan pengurangan dan penggelembungan suara calon anggota legislatif (Caleg) separtai di Dapil II Sulsel atau Makassar B.

Mereka Andi Imran Tenri Tata Amin Syam dengan Rahman Pina. Keduanya merupakan caleg DPRD Provinsi Sulsel dari Partai Golkar.

Suara Andi Imran Tenri Tata yang juga putra mantan Gubernur Sulsel Amin Syam diduga dikurangi.

Sementara suara Rahman Pina yang juga Ketua Komisi C DPRD Makassar dilaporkan digelembungkan atau ditambah.

Cerita Melly Goeslow saat Berkunjung ke Palestina

Tips Melly Goeslow Supaya Tubuh Tetap Fit Selama Puasa

Pelapor dalam sengketa hasil Pileg 2019 di Dapil II adalah pihak Imran Tenri Tata Amin. Sementara pihak terlapor adalah KPU Kota Makassar.

Komisioner Bawaslu Sulsel Saiful Jihad mengatakan bahwa setelah mendengarkan keterangan pelapor, terlapor, dan saksi.

Kemudian memeriksa dan membandingkan data dan bukti-bukti yang ada pada pelapor, KPU Makassar, dan Bawaslu Makassar itu sendiri, kata Saiful, maka Bawaslu Sulsel memerintahkan terlapor melakukan penelusuran dengan cara membuka kotak dan memeriksa DAA-1 plano.

Menurut Saiful, hal itu sebagai dasar untuk menilai dan mengoreksi salinan DAA-1 dan DA-1 yang dipegang oleh para pihak.

Rekap Selesai, Putra Bupati Bone Raih Suara Tertinggi di Dapil VII Sulsel

"Putusan Bawaslu ini, sekaligus memberi jaminan bahwa jika ada indikasi yang bisa dipertanggungjawabkan terjadinya pergeseran suara, apakah antar partai atau internal partai, maka Bawaslu akan memberi putusan yang diharapkan menjadi patokan dalam menegakkan keadilan," kata Saiful, Jumat (17/5/2019).

Tentu, lanjut Saiful Jihad, proses perbaikan administrasi ini tidak boleh sampai di sini, Bawaslu Sulsel juga meminta kepada Bawaslu Makassar melakukan proses penanganan dugaan pelanggaran etik dan pelanggaran pidana Pemilu.

"Kepada siapapun yang terlibat dalam pergeseran angka perolehan suara dan atau indikasi perubahan hasil penghitungan dan rekapitulasi suara," jelasnya.

"Proses ini juga mesti dilihat sebagai upaya maksimal penyelenggara dalam memberi jaminan keterbukaan dalam melaksanakan dan mengawal tahapan Pemilu dengan baik, tanpa ada yang perlu ditutupi, tanpa ada yang mesti disembunyikan," tegasnya.(zis)

Laporan Wartawan tribuntimur.com/ Abdul Azis Alimuddin

Kejari Jeneponto Bawa Satu Koper Dokumen Saat Geledah RSUD Lanto Dg Pasewang

Ke mana uang Abutours yang Rp 1.6 miliar?

Penulis: Abdul Azis
Editor: Ansar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved