Ada 3 Tokoh Koalisi BPN Tak Setuju Prabowo Tolak Situng KPU di Pilpres 2019, Ini Nama dan Alasannya?

Ada 3 Tokoh Koalisi BPN Tak Setuju Prabowo Tolak Situng KPU di Pemilu 2019, Ini Nama dan Alasannya?

Ada 3 Tokoh Koalisi BPN Tak Setuju Prabowo Tolak Situng KPU di Pilpres 2019, Ini Nama dan Alasannya?
kompas.com
Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat menggelar konferensi pers di kediaman pribadinya, Jl Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (8/5/2019). Ada 3 Tokoh Koalisi BPN Tak Setuju Prabowo Tolak Situng KPU di Pemilu 2019, Ini Nama dan Alasannya? 

TRIBUN-TIMUR.COM - Sikap tegas disampaikan Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto akan menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang dilakukan oleh KPU.

Dikutip dari Kompas.com, Prabowo menganggap telah terjadi kecurangan selama penyelenggaraan pemilu, dari masa kampanye hingga rekapitulasi hasil perolehan suara yang saat ini masih berjalan.

Hal itu disebutkan Prabowo saat memberikan pidato di pertemuan "Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019" di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Baca: Daftar 10 Caleg Suara Terbanyak Dapil I DPRD Sulsel dan Dapil V DPRD Makassar, Siapa Saja Lolos?

Baca: Ini Striker Berbahaya Becamex Binh Duong, Wajib Diwaspadai PSM! Plus Jadwal Semifinal AFC Cup 2019

"Sikap saya adalah saya akan menolak hasil penghitungan pemilihan yang curang. Kami tidak bisa menerima ketidakadilan, ketidakbenaran, dan ketidakjujuran," tegas Prabowo.

Tak hanya menolak hasil perhitungan suara Pilpres dari KPU, kubu 02 juga berencana tidak akan membawa laporan dugaan adanya kecurangan Pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Anggota Dewan Pengarah BPN, Fadli Zon, mengatakan, pihaknya tidak akan menempuh jalur tersebut karena merasa sia-sia dan tidak yakin MK dapat menyelesaikan sengketa hasil perolehan suara pilpres.

"Jadi kalau tadi Mahkamah Konstisusi, saya katakan, kemungkinan besar BPN tidak akan menempuh jalan Mahkamah Konstitusi karena di 2014 kami sudah mengikuti jalur itu dan kami melihat bahwa Mahkamah Konstitusi itu useless dalam persoalan pilpres," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Fadli mengatakan, pada 2014 pihaknya mengajukan gugatan sengketa hasil pilpres ke MK. Saat itu Prabowo berpasangan dengan cawapres Hatta Rajasa.

Lantas kubu Prabowo-Hatta mengajukan gugatan sengketa ke MK. Namun, kata Fadli, bukti-bukti kecurangan yang diajukan tidak dibuka saat persidangan.

Baca: Pria HS yang Ancam Penggal Kepala Jokowi Terancam Hukuman Mati, Ternyata Akan Menikah Usai Lebaran!

Baca: Model Cantik Asal Peru Ini Pernah Terus Terang Tolak Cristiano Ronaldo, Beberkan Kisahnya ke Publik

"Tidak ada gunanya itu MK karena pada waktu itu maraton sidang-sidang, tapi buktinya pun tidak ada yang dibuka, bahkan sudah dilegalisir, sudah pakai meterai," kata Fadli.

Halaman
1234
Editor: Arif Fuddin Usman
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved