Pemilu 2019

12 Terlapor Diperiksa Soal Pengubahan Suara Pemilu 2019 di Pallangga Gowa

Kasus dugaan pergeseran suara dalam rekapitulasi tingkat Kecamatan di Pallangga kini dalam tahap penyelidikan oleh Gakkumdu.

12 Terlapor Diperiksa Soal Pengubahan Suara Pemilu 2019 di Pallangga Gowa
TRIBUN TIMUR/ARI MARYADI
Komisioner Bawaslu Divisi Hubungan Antarlembaga, Juanto Avol. 

TRIBUN-TIMUR.COM, SUNGGUMINASA - Kasus dugaan pergeseran suara dalam rekapitulasi tingkat Kecamatan di Pallangga, Gowa kini dalam tahap penyelidikan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Badan Pengawas Pemilu 2019 Kabupaten Gowa (Bawaslu) sebagai bagian dari Gakkumdu melakukan penyelidikan dengan 12 orang terlapor.

Rinciannya, tujuh anggota PPK Pallangga, tiga oknum caleg DPRD Kabupaten Gowa, satu caleg DPRD Provinsi Sulsel, serta satu orang saksi.

Baca: Safari Ramadan di Manuju, Wabup Gowa Karaeng Kio Pulang Kampung

Baca: Eratkan Silaturahmi, PT Alfa Global Indonesia Buka Puasa Bersama di Samata Gowa

Baca: Pemkab Gowa Alokasikan Rp 20,9 Miliar Bangun Kecamatan Bungaya

Komisioner Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Gowa Juanto Avol belum menyampaikan secara gamblang identitas 12 terlapor tersebut.

Menurutnya, hal itu dilakukan agar tidak mengganggu proses penyelidikan yang sedang berlangsung.

"Penyelidikan tindak pidana oleh sentra gakkumdu telah dimulai, dengan 12 orang terlapor," kata Avol kepada Tribun Timur, Kamis (16/5/2019).

"Kami belum bisa sampaikan nama-namanya demi kepentingan penyelidikan," sambung Avol.

Avol melanjutkan, para pihak terlapor tersebut diduga telah melakukan pelanggaran pada sejumlah pasal Undang-undang Pemilu. Unsur pasal yang diduga dilanggar yaitu Pasal 501 dan 532 Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam Pasal 532 disebutkan, jika ada peserta pemilu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang, akan dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Avol melanjutkan, sanksi tambahan bisa menjerat para oknum PPK Pallangga tersebut jika nantinya terbukti melanggar. Selain persangkaan di atas, PPK sebagai penyelenggara pemilu bisa dikenakan sanksi tambahan 1/3 ancaman pidana.

Halaman
12
Penulis: Ari Maryadi
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved