Pemilu 2019

Sidang Kasus Caleg Beda 1 Suara, Ini Putusan Bawaslu Selayar

Bawaslu Kepulauan Selayar menggelar sidang putusan penanganan pelanggaran administrasi Pemilu, Rabu (15/4/2019) siang.

Sidang Kasus Caleg Beda 1 Suara, Ini Putusan Bawaslu Selayar
TRIBUN TIMUR/NURWAHIDAH
Bawaslu Selayar menggelar sidang putusan penanganan pelanggaran administrasi Pemilu di Ruang Sidang Sentra Gakkumdu, Bawaslu, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, Rabu (15/4/2019) siang. 

TRIBUNSELAYAR.COM, BENTENG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kepulauan Selayar menggelar sidang putusan penanganan pelanggaran administrasi Pemilu, Rabu (15/4/2019) siang.

Sidang ini digelar di Ruang Sidang Sentra Gakkumdu, Bawaslu, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.

Sidang tersebut dibahas tiga laporan seperti pelanggaran di TPS 3 Desa Bonea Makmur, Kecamatan Bontomanai, pelanggaran di TPS 02, Desa Bontonasalu, Kecamatan Bontomatene dan pelanggaran di TPS 01 Desa Bontonasalu, Kecamatan Bontomatene.

Baca: Bawaslu Selayar Mulai Sidangkan Kasus Caleg Beda 1 Suara di Bonea Makmur

Baca: Diduga Manipulasi Suara, Calon Legislatif Partai Golkar Selayar Laporkan Penyelenggara Pemilu

Baca: Kolak Pisang Menu Favorit Buka Puasa Ketua KPU Selayar

Sidang dipimpin oleh Ketua Bawaslu sekaligus ketua majelis sidang Suharno, anggota Bawaslu sekaligus angggota Majelis, Abd Kadir dan Nurul Badriyah, sekertaris Andi Irwan dan notulen Hera.

Pengacara terlapor Sainuddin, kuasa hukum pelapor Jamaluddin dan Ahmad Rianto.

Adapun pelanggaran yang dilaporkan, terkait data hasil perhitungan di tingkat TPS.

Di mana dari saksi mereka mencatat perolehan suara di TPS 3 Desa Bonea Makmur, Kecamatan Bontomanai, suara Arifin Dg Marola enam, sama dengan suara calon nomor urut 4 Syamsurijal dengan perolehan enam suara.

Namun setelah rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Bontomanai angka perolehan suara ini berubah di mana caleg partai Golkar nomor urut 4 Syamsurijal berubah dari 6 menjadi 16 suara.

Berikut ini hasil putusan sidang tiga perkara

Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar, tata cara, presodur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undagan.

Halaman
12
Penulis: Nurwahidah
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved