Pilpres 2019

Kenapa Prabowo & Tim Sukses Teriak Curang Tapi Tak Punya Data Pembanding Pilpres 2019 di Pleno KPU?

Kenapa Prabowo & Tim Sukses Cuma Teriak Curang Tapi Tak Punya Data Pembanding Pilpres di Pleno KPU?

Kenapa Prabowo & Tim Sukses Teriak Curang Tapi Tak Punya Data Pembanding Pilpres 2019 di Pleno KPU?
KOMPAS.COM
Capres 02 Prabowo Subianto 

Kenapa Prabowo & Tim Sukses Cuma Teriak Curang Tapi Tak Punya Data Pembanding Pilpres di Pleno KPU?

TRIBUN-TIMUR.COM - Capres 02 Prabowo Subianto dan tim suksesnya terus menggaungkan istilah kecurangan di ruang publik.

Terbaru Ketua Tim Sukses Prabowo - Sandiaga, Djoko Santoso, menegaskan menolak hasil penghitungan Pilpres 2019 yang sedang berlangsung.

Menanggapi nada-nada miring dari Tim Sukses 02 Prabowo Subianto, Komisi Pemilihan Umum menantang Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk adu data di rapat pleno terbuka rekapitulasi nasional.

Hal ini disampaikan Komisioner KPU Wahyu Setiawan menanggapi sikap BPN yang menolak hasil penghitungan suara oleh KPU.

Wahyu menilai sikap BPN tersebut tidak sejalan dengan sikap saksi mereka yang ikut dalam rapat pleno rekapitulasi nasional di Kantor KPU.

Menurut dia, sejauh ini saksi dari Prabowo-Sandi belum pernah menyandingkan data hasil pilpres milik mereka di tiap provisi yang diklaim berbeda dengan hasil penghitungan KPU.

"Tidak bijak membangun narasi ada kecurangan, tetapi dalam rapat pleno rekapitulasi justru tidak menunjukkan data-data yang mereka miliki," kata Wahyu saat dihubungi Kompas.com, Rabu (15/5/2019).

Baca: Video Istri Mantan Danjen Kopassus Sidak ke Gudang KPU jadi Bukti Prabowo-Sandi Dicurangi,Cek Disini

Baca: Sama-sama Huni Penjara Medaeng Sidoarjo, Vanessa Angel dan Ahmad Dhani Lebaran di Rutan?

Padahal, lanjut Wahyu, rapat itu harusnya menjadi ajang adu data bagi semua pihak yang berkepentingan dengan hasil pemilu.

Setiap saksi dari pasangan calon maupun partai politik bisa mengkroscek lagi hasil rekapitulasi KPU dengan data yang masing-masing telah mereka pegang.

"Membangun narasi kecurangan di luar rapat pleno rekapitulasi justru dikhawatirkan akan memperkeruh nalar publik. Harusnya sampaikan saja di rapat pleno jika ada data yang berbeda," kata dia.

Hingga Selasa (14/5/2019) malam, hasil rekapitulasi 19 provinsi telah ditetapkan dalam rapat pleno rekapitulasi di Kantor KPU.

Halaman
12
Editor: Mansur AM
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved