BPJSKes Terapkan Sistem Pembayaran Tertutup untuk Peserta Golongan Ini

Sedangkan untuk donatur perorangan dilakukan melalui program donasi dengan jumlah lebih dari 10 kartu keluarga.

BPJSKes Terapkan Sistem Pembayaran Tertutup untuk Peserta Golongan Ini
handover
Direktur Utama BPJSKes, Fachmi Idris (dua dari kiri) bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani (dua dari kanan) di sela Peluncuran Data Sampel BPJS Kesehatan: Penggunaan Big Data dalam Pengembangan Evidence Based Policy JKN, yang dihadiri di Jakarta, Senin (25/2/2019). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJSKes) membuat kebijakam baru.

Per (1/5/2019), pembayaran iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang didaftarkan secara kolektif oleh entitas badan baik badan hukum, donatur badan hukum dan perorangan menjadi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU), dan Bukan Pekerja (BP), dilakukan secara tertutup atau close payment system.

Bentuk entitas badan seperti yayasan, koperasi, lembaga keagamaan lembaga atau badan amal, lembaga pendidikan, badan usaha, badan hukum lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan untuk donatur perorangan dilakukan melalui program donasi dengan jumlah lebih dari 10 kartu keluarga.

 4 Jam, Oknum Hakim Terduga Selingkuh dengan Pegawai Diperiksa Komisi Yudisial

Polsek Masamba Luwu Utara Bekuk Penganiaya Warga Pincara

Kepala Humas BPJSKes, M Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan penerapan sistem tersebut, membuat data peserta yang terdaftar akan selalu baru (update) dan diharapkan data tersebut akan selalu sesuai dengan perubahan yang terjadi di masing entitas badan.

"Tidak hanya itu, pembayaran iuran juga sesuai dengan jumlah tagihan dengan data peserta terdaftar yang dilaporkan oleh setiap entitas badan kepada BPJSKes," kata Iqbal dalam rilisnya, Rabu malam (15/5/2019).

Kebijakan ini ditetapkan perusahaan untuk memastikan tidak ada kendala saat peserta membutuhkan pelayanan kesehatan.

"Misalnya kartu tidak aktif karena entitas badan membayar iuran tidak sesuai dengan yang ditagihkan. Pembayaran iuran tidak boleh kurang dan kalau lebih harus sesuai dengan kelipatannya," ujar Iqbal.

Iqbal mengimbau kepada entitas badan yang belum melakukan rekonsiliasi data untuk segera melakukannya dengan menghubungi Kantor Cabang BPJSKes dimana entitas badan terdaftar.

Skor 1-1, Live Streaming Indosiar PSS Sleman vs Arema FC, Ricuh Aremania vs Brigata Curva Sud

"BPJSKese membuka akses kepada entitas badan terkait rekonsiliasi data. Sebab, rekonsiliasi data penting untuk menghitung kekurangan atau kelebihan pembayaran iuran sebelum pelaksanaan close payment system," katanya.

Selain itu, dengan close payment system akan di dapatkan terdapat data individual peserta terkini sehingga bisa meningkatkan kualitas dan akurasi data peserta JKN-KIS.(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur:

Follow juga Instagram Tribun Timur:

 

Penulis: Muhammad Fadhly Ali
Editor: Ansar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved