OPINI

OPINI - Keabsahan SK Wagub

Penulis adalah Dosen Hukum Administrasi Negara Universitas Negeri Makassar

OPINI - Keabsahan SK Wagub
tribun timur
Dosen Hukum Administrasi Negara Universitas Negeri Makassar

Walaupun memang, antara suatu keputusan dengan delegasi layaknya seperti dua sisi mata uang, tiada keputusan tanpa suatu kewenangan.

Tindakan hukum administrasi negara (baca; SK) berkenaan dengan sah atau tidak sah selalu harus dikaitkan dengan kewenangan, prosedur dan mekanisme, serta isi dari keputusan tersebut.

Tiga hal ini menjadi dasar untuk dapat menyatakan suatu keputusan sah atau tidak sah.

Pengertian delegasi itu sendiritentu saja berbeda dengan sah atau tidak suatu keputusan.

Pelimpahan wewenang melalui delegasi terkait dengan dasar hukum kewenangan.

Dasar hukum ini dapat ditemukan pengaturannya atau berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur delegasi itu.

Dengan kata lain, antara sah atau tidak sah SK itu berbeda pengertian yuridisnya dengan pelimpahan kewenangan melalui delegasi.

Baca: Pelabuhan Bangsalae Jadi Tempat Favorit Ngabuburit di Pitumpanua Wajo

Kaitan antara keputusan administrasi negara yang dikeluarkan oleh wakil gubernur dengan pelimpahan kewenangan dalam bentuk delegasi dengan demikian terkait dengan dasar kewenangan.

Pelimpahan Wewenang
Prinsip hukum pelimpahan kewenangan delegasi sesungguhnya selalu diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan pejabat administrasi negara.

Wakil gubernur pada prinsipnya memiliki wewenang membuat SK sepanjang memiliki dasar kewenangan dalam peraturan perundang-undangan.

Halaman
1234
Editor: Aldy
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved