OPINI

OPINI - Keabsahan SK Wagub

Penulis adalah Dosen Hukum Administrasi Negara Universitas Negeri Makassar

OPINI - Keabsahan SK Wagub
tribun timur
Dosen Hukum Administrasi Negara Universitas Negeri Makassar

Oleh:
Dr Herman SH MHum
Dosen Hukum Administrasi Negara Universitas Negeri Makassar.

Menarik untuk mengkaji berdasarkan hukum administrasi negara kisruh atas surat keputusan administrasi negara (SK) yang ditanda tangani Wakil Gubernur Sulsel yang ditujukan kepada 114 orang atas pejabat eselon III dan IV lingkup Pemprov Sulsel.

Kritik atas SK di berbagai media ini berkutat pada soal sah atau tidak sah.

Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman pada kesempatan lain saat dikonfirmasi oleh media mengaku bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan gubernur mengenai pelantikan ini.

Mutasi pejabat administrasi negara dalam lingkungannya telah diadakan pembicaran dan kesepakatan dengan gubernur.

Keputusan dilandasi asas praduga rechtmatig, setiap keputusan selalu dianggap sah sampai ada pembatalan (het vermoeden van rechtmatigheid atau presumtio justae causae).

Asas ini menjadi dasar tidak menunda pelaksanaan keputusan dan selalu tidak dapat dianggap batal atau batal demi hukum, namun hanya dapat dibatalkan bukan batal (nietig) atau batal demi hukum.

Pertanyaan penting terkait dengan SK ini tentu saja terkait dengan sah atau tidak sah. Kisruh ini oleh penulis akan coba dilihat dalam terminologi hukum administrasi negara.

Suatu tindakan hukum pejabat administrasi negara mengambil tindakan hukum berupa keputusan administrasi negara relevansinya dengan pelimpahan kewenangan.

Baca: Ini Menu Buka Puasa Favorit Milenial Makassar

Kadangkala muncul cara pandang kita mencampur aduk pengertian antara sah atau tidak sah dengan pengertian pelimpahan wewenang melalui delegasi.

Halaman
1234
Editor: Aldy
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved