GIMANA CERITANYA? Jokowi Naikkan Gaji PNS & Majukan THR 2019 Berujung Dilapor ke Bawaslu, Alasannya

GIMANA CERITANYA? Jokowi Naikkan Gaji PNS & Majukan THR 2019 Berujung Dilapor ke Bawaslu, Alasannya

GIMANA CERITANYA? Jokowi Naikkan Gaji PNS & Majukan THR 2019 Berujung Dilapor ke Bawaslu, Alasannya
Kolase Tribun Timur
GIMANA CERITANYA? Jokowi Naikkan Gaji PNS & Majukan THR 2019 Berujung Dilapor ke Bawaslu, Alasannya 

Pasal yang dilanggar ialah Pasal 286 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilu (UU Pemilu) jo Pasal 1 Ayat 28 dan 29 Peraturan Bawaslu No 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

Baca: Selama Ramadan, Segini Isi Celengan Masjid Agung Nurul Iman Barru

Selain itu, Dian juga melaporkan dugaan tindak pidana umum Pasal 515, 523, dan 547 UU Pemilu terkait kematian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam jumlah yang sangat besar.

Sebelumnya, pemerintah memastikan kenaikan gaji untuk PNS tahun ini ditambah dengan gaji ke-13 dan ke-14. 

Rata-rata kenaikan gaji dan pensiun pokok ditetapkan sebesar 5 persen sesuai rancangan anggaran yang ada.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo sudah menandatangani peraturan pemerintah (PP) terkait kenaikan gaji PNS tersebut.

"Menyangkut pertama keputusan kenaikan 5 persen itu sendiri sesuai dengan UU APBN 2019," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Senin (11/3/2019).

Pertimbangan Kenaikan Gaji PNS

Seperti diketahui, dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pemerintah memandang perlu menaikkan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil.

Atas Pertimbangan tersebut, pada 13 Maret 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Dalam PP itu disebutkan, mengubah lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015. Ketentuan sebagaimana dimaksud mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Baca: VIDEO: Kondisi RSUD Lanto Dg Pasewang Jeneponto Hari ke-4 Pasca Stok Obat Habis

Baca: Siap-siap! Rekrutmen CPNS akan Dibuka Lagi Oktober 2019,Ada 100 Ribu Formasi, Honorer Jadi Prioritas

Baca: Jadwal Lengkap Buka Puasa Bandung, Waktu Indonesia Barat, Tengah, dan Timur Plus Doa Buka Puasa

Halaman
1234
Editor: Rasni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved