GIMANA CERITANYA? Jokowi Naikkan Gaji PNS & Majukan THR 2019 Berujung Dilapor ke Bawaslu, Alasannya

TRIBUN-TIMUR.COM - GIMANA CERITANYA? Jokowi Naikkan Gaji PNS & Majukan THR 2019 Berujung Dilapor ke Bawaslu, Alasannya

Perhelatan Pilpres 2019 masih memanas.

Hasil Situng Real Count KPU menunjukkan pasangan Capres Cawapres Jokowi-Maruf unggul dengan 53%, kubu pasangan Prabowo-Sandi belum terima.

Kali ini kubu Prabowo melaporkan kubu petahana. 

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dian Islamiati Fatwa, melaporkan dugaan kecurangan pada Pemilu 2019 ke Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu), Jumat (10/5/2019).

Dian menilai, selama masa kampanye pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin patut diduga menyalahgunakan kekuasaan.

Baca: pemilu2019.kpu.go.id, Hasil Situng KPU 3 Daerah Masuk 100%, Prabowo Menang di Provinsi Ini, Jokowi?

Baca: Hasil Rekapituasi KPU Sulbar, Jokowi-Maruf Menang di Sulawesi Barat, Berapa Suara Prabowo-Sandi?

Baca: Setelah Eggi Sudjana, Satu Lagi Loyalis Capres Prabowo Subianto Dituding Terlibat Dugaan Makar

Salah satunya terkait kebijakan Presiden Joko Widodo menaikkan gaji pegawai negeri sipil ( PNS).

Dugaan pelanggaran lain, yakni terkait pengerahan aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai BUMN semasa kampanye.

"Undang-undangnya jelas mengatur, pejabat negara tidak boleh menjanjikan atau memberikan sesuatu," ujar Dian melalui keterangan tertulis, Jumat (10/5/2019).

Menurut Dian, paslon nomor urut 01 itu melakukan pelanggaran terkait politik uang, menaikkan gaji PNS, dan membagikan THR yang dipercepat.

Pasal yang dilanggar ialah Pasal 286 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilu (UU Pemilu) jo Pasal 1 Ayat 28 dan 29 Peraturan Bawaslu No 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

Baca: Selama Ramadan, Segini Isi Celengan Masjid Agung Nurul Iman Barru

Selain itu, Dian juga melaporkan dugaan tindak pidana umum Pasal 515, 523, dan 547 UU Pemilu terkait kematian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam jumlah yang sangat besar.

Sebelumnya, pemerintah memastikan kenaikan gaji untuk PNS tahun ini ditambah dengan gaji ke-13 dan ke-14. 

Rata-rata kenaikan gaji dan pensiun pokok ditetapkan sebesar 5 persen sesuai rancangan anggaran yang ada.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo sudah menandatangani peraturan pemerintah (PP) terkait kenaikan gaji PNS tersebut.