Dosen Unibos: Pembentukan Tim Hukum Menkopolhukam Kemunduran Demokrasi

Di tengah kecenderungan perbedaan penilaian terhadap hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) yang akan ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (Pemilu)

Dosen Unibos: Pembentukan Tim Hukum Menkopolhukam Kemunduran Demokrasi
hasan/tribun-timur.com
Prof Marwan Mas 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tim bantuan hukum yang rencananya akan dibentuk oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto perlu dipertanyakan urgensi dan kemanfaatannya.

Di tengah kecenderungan perbedaan penilaian terhadap hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) yang akan ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (Pemilu) pada 22 Juni 2019 mendatang.

Pakar Hukum Universitas Bosowa (Unibos) Makassar, Prof Marwan Mas mengatakan, jika tim hukum yang dibentuk itu terdiri atas ahli hukum dari berbagai perguruan tinggi, berarti ada sesuatu yang kemungkinan dianggap sangat penting..

Kalau tidak dikatakan darurat" oleh Menko Polhukam, baik menjelang penetapan hasil pilpres oleh KPU maupun setelahnya, sampai kemungkinan ada gugatan hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Apakah sedarurat itukah kondisi negeri ini sehingga harus mengumpulkan ahli hukum, hanya sekadar menilai dan menentukan soal aksi, ucapan, tindakan, tulisan seseorang atau kelompok orang, baik di media sosial maupun tindakan melalui unjuk rasa itu melanggar hukum," tanya Marwan.

Polisi selaku institusi penegakan hukum,  persoalan seperti ini juga sudah sangat biasa dan berpengalaman untuk menilainya sepanjang tidak ada intervensi dari manapun saat menilai, mengumpulkan data, dan mencari keterangan. Apakah suatu penyataan atau perbuatan seseorang itu melanggar hukum.

"Kenapa dan apa urgensinya Menteri Koordinator mesti turun tangan langsung menangani hal yang biasa saja ditangani polisi," kata Marwan.

Sebaiknya kata Marwan Menko cukup mengkordinasikan penanganannya dengan semua aparat keamanan, seperti polisi dan TNI atau institusi politik.

Sebab jangan sampai publik menilai hal ini hanya "sekadar ingin membungkam rakyat untuk bersuara dan mengeritik, bahkan melapirkan dygaan terjadinya kecurangan dalam Pilpres.

Kata Marwan rakyat bisa saja berpersepsi seperti itu, sehingga kalau memang ingin dibentuk, perlu penjelasan secara terbuka dan adil kepada masyarakat luas.

Halaman
12
Penulis: Hasan Basri
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved