48 Jaksa Pengacara Negara Siap Selamatkan 16 Aset Pemprov Sulsel Dikuasai Pihak Ketiga

Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Agus Joko Santoso mengakatan, Pemerintah Provinsi Sulsel

48 Jaksa Pengacara Negara Siap Selamatkan 16 Aset Pemprov Sulsel Dikuasai Pihak Ketiga
hasan/tribun-timur.com
Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Agus Joko Santoso sedang menjelaskan terkait rencana penyelamatan aset Pemprov Sulsel, Jumat (10/05/2019) sore. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat segera membentuk Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk membantu penyelamatan aset Pemerintah Provinsi Sulsel yang diduga  dikuasai pihak ketiga.

Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Agus Joko Santoso mengakatan, Pemerintah Provinsi Sulsel telah meminta bantuan untuk menertibkan aset daerah tersebut

"Pak Kajati baru terima surat SKK (Surat Kuasa Khusus ) aset.  Sejumlah 16 SKK. Tapi saya belum baca,  suratnya belum sampai ke saya baru saya tau kalau suratnya sudah di pak Kajati," kata Agus Joko Santoso kepada wartawan, Jumat (10/05/2019) sore.

Setelah SKK itu diterima, Asdatum selanjutnya bakal mengeluarkan surat untuk penunjukan Jaksa Pengacara Negara untuk menindaklanjuti aset yang terbengkalai.

Jaksa Pengacara Negara yang ditunjuk sebanyak  48 orang atau tiga pengacara setiap aset. Tetapi 16 aset yang dilaporkan harus  diteliti dan ditelaah terlebih dulu.

Kejati juga bakal melakukan koordinasi  dengan  pihak  pemprov untuk meminta  masukan, aset mana yang diprioritaskan potensi untuk diselamatkan.

"Nanti kita adakan pertemuan dengan Pemprov mana aset aset. Kalau ada yang masih berperkara kita pisahkan dulu," sebutnya. "Minggu depan kita bentuk JPN," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya,  Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) saat ini sedang sibuk mencari asetnya yang saat ini dikuasai oleh pihak lain.

Salah satu yang menjadi daftar pencatatan asset adalah rumah dinas pejabat yang berada di Kompleks Gubernur Jl Hertasning, Kota Makassar.

Kepala Biro Aset Hj Nurlina mengatakan, ada enam unit rumah dinas yang saat ini digunakan pihak lain, dengan status sewa.

Dari enam unit itu, salah satunya digunakan oleh mantan Sekda Sulsel Andi Muallim.  "Pak Andi Muallim disana masih sewa. Rumah itu milik pemerintah, bukan milik dia seperti issu yang beredar diluar," kata Nurlina, Jumat (29/3/2019).

Adapun penyewaan aset ini diatur dalam Perda nomor 1 tahun 2012. Terpisah, Kepala Bidan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pendapatan Daerah Sulsel, Dharmayani mengatakan sewa rumah dinas itu memiliki hitung - hitungan sesuai dengan luas lahan.

Dari aturan yang ada, sewa rumah pemerintah itu sebesar Rp 200 ribu perbulan, untuk luas lahan 120 meter persegi. 

"Penyewaan rumah dinas ini tidak sembarangan pegawai juga, itu dilihat dari eselon mereka," ujarnya. 

Sekedar diketahui, istri Andi Muallim yakni Amdi Murlina juga adalah mantan pejabat Pemprov Sulsel. Jabatan terakhirnya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sulsel. (sal)

Penulis: Hasan Basri
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved