Akademisi: Persaingan Tarif Ojol Kian Tak Sehat, Pemerintah Harus Awasi

Perang tarif ojek online (ojol) pasca terbitnya Peraturan Kementerian Perhubungan (Permenhub) Nomor 348 tahun 2019 kian tak sehat.

Akademisi: Persaingan Tarif Ojol Kian Tak Sehat, Pemerintah Harus Awasi
Dok Syamsuri Rahim
Akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Indonesia (UMI) Syamsuri Rahim 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Perang tarif ojek online (ojol) pasca terbitnya Peraturan Kementerian Perhubungan (Permenhub) Nomor 348 tahun 2019 kian tak sehat.

Akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Indonesia (UMI) Syamsuri Rahim melihat, buah tak sehat itu, melahirkan harga layanan transportasi berbasis aplikasi menjadi tidak masuk akal atau sangat murah.

“Pemerintah harus turun tangan mengatur persaingan bisnis ride hailing. Harga dapat diatur oleh pemerintah dengan cara menerapkan harga yang wajar menghitung biaya produksi dan lainnya secara rinci. Kemudian pemerintah harus mampu mengawasi persaingan usaha mereka di lapangan,” kata Wakil Dekan FE UMI itu via pesan WhatsApp, Rabu siang (8/5/2019).

Baca: Kementerian Perhubungan Naikkan Tarif Ojol, Driver Bilang Begini

Baca: Tarif Baru Ojol Tak Jamin Kesejahteraan Pengemudi

Baca: Tarif Baru Ojol Dikeluhkan Warga, Begini Reaksi Pengamat

Menurut dia, monopoli pasar tidak akan terjadi jika fungsi pemerintah sebagai regulator mampu mengatur kebijakan persaingan usaha di lapangan.

"Dengan peran pemerintah, pada akhirnya akan melahirkan kondisi pasar yang kompetitif dan lebih baik," ujar Syamsuri.

Apalagi dengan kategori pasar di Indonesia, tambah Syamsuri, memiliki perilaku konsumen yang tidak terlalu memerhatikan aspek keselamatan.

“Kemudian, pelaku bisnis lain yang tidak bisa bersaing dan dipaksa mengikuti model ojol, nanti melahirkan pasar ojol yang dimonopoli perusahaan tertentu dan kemudian mengendalikan semuanya," katanya.

"Jadi kalau Monopoli sudah terjadi, ujung-ujung konsumen jadi korban dan nanti seenaknya mengatur tarif,” jelas Syamsuri menambahkan.

Di sisi lain, Lambang Basri Sair, pengamat transportasi UMI menambahkan, ada dampak yang harus dipertimbangkan pemerintah terutama terkait dengan jumlah armada layanan online yang tidak dibatasi.

“Nanti akan membengkak mengisi ruang jalan dalam keadaan kosong. Perlu ada kajian mendalam untuk rasionalisasi yang melahirkan regulasi pembatasan,” kata dia. (tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur:

Follow juga Instagram Tribun Timur:

1
Penulis: Muhammad Fadhly Ali
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved