Dilantik Wagub Sulsel, 193 Pejabat Baru Pemprov Sulsel Terkendala SK

Pekan lalu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan seremoni pelantikan 193 pejabat eselon III dan IV lingkup Pemprov Sulsel.

Dilantik Wagub Sulsel, 193 Pejabat Baru Pemprov Sulsel Terkendala SK
Dok Sukarniaty Kondolele
Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Sulsel, Sukarniaty Kondolele 

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Pekan lalu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan seremoni pelantikan 193 pejabat eselon III dan IV lingkup Pemprov Sulsel.

Usai pelantikan ini pejabat yang dilantik ternyata belum bisa langsung bekerja dan mendapatkan tunjangan sesuai dengan pangkat jabatan mereka.

Pasca pelantikan pada 28 April 2019, para pejabat yang dilantik oleh Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman hingga sekarang belum juga menerima kepastian dan status sebagai pejabat.

Baca: Polemik Pelantikan 193 Pejabat Pemprov Sulsel, NA-ASS Bakal Berhadapan Kemendagri RI

Baca: Pejabat Pemprov Sulsel Dilantik, Kepala BKD Tak Hadir

Baca: Niat, Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan 2019 di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Medan

Salinan SK sebagai dasar surat tugas belum juga dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel.

Hal itu pun berdampak pada keraguan para pimpinan OPD memberikan surat penempatan untuk pejabat baru di masing-masing OPD yang dipimpin.

Seperti halnya, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sulsel, Sukarniaty Kondolele mengatakan di OPD (organisasi perangkat daerah) yang ia pimpin tercatat ada satu pejabat dengan eselon III, dengan promosi jabatan sebagai Kepala Bidang.

Hanya saja, dasar untuk menerbitkan surat tugas itu belum diserahkan ke dirinya sebagai pimpinan OPD, sehingga ia meminta kepada pejabat tersebut untuk mengurus terlebih dahulu SK tersebut.

"Tidak adapi SK-nya, kita mau buat surat tugas di Bidangnya tapi terkendala SK. Sekarang kita minta pejabat ini fokus menyelesaikan administrasinya. Pasalnya dia juga tidak bisa melakukan aktivitas di jabatannya karena tidak punya SK pelantikan," ujar Sukarniaty, Selasa (7/5/2019)

Ia khawatir saat dirinya menerbitkan surat tugas tanpa dasar salinan SK pelantikan pejabat, itu akan berdampak hukum.

Hal yang sama diungkapkan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulsel Syamsibar.

Halaman
12
Penulis: Saldy Irawan
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved