Tarif Baru Ojol Tak Jamin Kesejahteraan Pengemudi

Pasalnya, kenaikan tarif justru bisa menggerus permintaan Ojol hingga 75 persen, yang akhirnya bisa berdampak negatif pada pendapatan pengemudi.

Tarif Baru Ojol Tak Jamin Kesejahteraan Pengemudi
abdiwan/tribun-timur.com
Anggota Komisi IX DPR RI, Aliyah Mustika Ilham bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menemui ratusan driver ojek online kota Makassar di Hotel Grand Cendrawasih, Senin (08/04/2019) siang. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Hasil survei Research Institute of Socio- Economic Development (RISED) berjudul 'Persepsi Konsumen terhadap Kenaikan Tarif Ojek Online di Indonesia' menyimpulkan, kenaikan tarif ojek online (Ojol) yang berpedoman pada Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) nomor 348 Tahun 2019, tidak menjamin terjadinya peningkatan kesejahteraan pengemudi.

Pasalnya, kenaikan tarif justru bisa menggerus permintaan Ojol hingga 75 persen, yang akhirnya bisa berdampak negatif pada pendapatan pengemudi.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan publik tentang respon konsumen terhadap kebijakan kenaikan tarif yang berpedoman pada Kepmenhub No 348 tahun 2019, sekaligus memberikan gambaran terkait willingness to pay (kesediaan membayar) konsumen terhadap layanan Ojol.

Baca: Tolak Serahkan Motor, Driver Ojol di Makassar Dibegal Begini Kondisinya

Baca: Tarif Baru Ojol Dikeluhkan Warga, Begini Reaksi Pengamat

Hadir dalam peluncuran hasil survei yaitu Ketua Tim Peneliti Rumayya Batubara yang juga Ekonom Universitas Airlangga dan Fithra Faisal Ekonom Universitas Indonesia sebagai narasumber sekaligus penanggap hasil riset.

Ketua Tim Peneliti Rumayya Batubara mengatakan pelaksanaan survei dilaksanakan pada 3 ribu konsumen pengguna Ojol yang tersebar di sembilan wilayah di Indonesia yang mewakili ketiga zona yang diatur di dalam Kepmenhub tersebut yakni Jabodetabek, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Medan, Semarang, Palembang, Makassar, dan Malang.

"Waktu penelitian dimulai dari 29 April hingga 3 Mei 2019, sedangkan nilai margin of error survei berada di kisaran 1,83 persen," kata Rumayya dalam rilisnya, Senin sore (6/5/2019).

Menurutnya, tarif baru yang diatur Pemerintah per 1 Mei 2019 ini tidak mencerminkan tarif yang akan dibayar oleh konsumen.

“Tarif atau biaya jasa yang tertera pada Kepmenhub No. 348 tahun 2019 merupakan tarif bersih yang akan diterima pengemudi. Artinya, tarif yang harus dibayar konsumen akan lebih mahal lagi, mengingat harus ditambah biaya sewa aplikasi,” jelas Rumayya.

Ekonom Unair tersebut mencontohkan bahwa dengan asumsi tambahan biaya sewa aplikasi sebesar 20 persen, tarif batas bawah yang harus dibayar oleh konsumen di Jabodetabek adalah sebesar Rp 2.500 per km, bukan seperti yang tertera di Kepmenhub yang menyatakan Rp 2.000 per km.

Kemudian, dari hasil survei RISED didapatkan kenaikan tarif berpengaruh terhadap pengeluaran konsumen setiap harinya.

Halaman
123
Penulis: Muhammad Fadhly Ali
Editor: Ansar
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved