Petugas KPPS Makassar Meninggal Dunia, Ini Penyebabnya

Salah satu petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 2 kecamatan Makassar, Muh. Amar, meninggal dunia.

Petugas KPPS Makassar Meninggal Dunia, Ini Penyebabnya
tribun timur / muh hasyim arfah
Suasana rumah duka di Jl Maccini Tengah Lorong 4 Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar, Senin (6/5/2019). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-  Komisi Pemilihan Kota (KPU) kota Makassar berduka cita.

Salah satu petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 2 kecamatan Makassar, Muh. Amar, meninggal dunia.

Baca: Caleg Toraja Utara Berpotensi Lolos dan Gagal Rebut Kursi DPRD

Baca: Kerugian Warga Enrekang Akibat Banjir di Dua Kecamatan Capai Rp 31,5 M

Sebelum meninggal dunia, almarhum sesak nafas dan masuk RS setelah proses perhitungan suara di TPS.

Alamat rumah duka di Jl Maccini Tengah Lorong 4 Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar, Senin (6/5/2019).

Komisioner KPU Makassar, Endang Sari mengatakan, Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 adalah Pemilu paling memilukan.

"Teman-teman ad hock, kami sudah 3 yang gugur dalam mengawal proses pemilu di Makassar, belum lagi yang keguguran, yang kena stroke, yang kecelakaan, dan yang hingga kini masih dalam perawatan. Pemilu kali ini sangat menguras energi khususnya teman-teman penyelenggara Ad hock," katanya.

Ia mengakui terharu karena prosesnya lancar dan hampir tidak ada perdebatan yang berarti terkait hasil rekap tersebut.

"Kami sadar bahwa kondisi itu adalah buah kerja keras dari teman-teman PPK, PPS dan KPPS yang telah mengawal suara rakyat dan berjibaku menunjukkan proses yg transparan dan akuntabel di setiap jenjang mulai dari tingkat TPS," katanya.

Ia mengatakan, penyelenggara Ad hock adalah pahlawan demokrasi yang sebenarnya.

"Merekalah yg menjadi pondasi dasar dari pembangunan demokrasi kita. Mereka harus dikenang, dan sejarah tidak boleh melupakan jasa mereka," katanya.

Saat ini, KPU dalam proses mendata penyelenggara ad hock yg mendapat musibah untuk dilaporkan secara berjenjang agar mereka bisa mendapat santunan.

Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang APBD dan nota keuangan tahun anggaran 2019 di Ruang Paripurna, Kecamatan Rantepao, Toraja Utara, Sulsel, Kamis (29/11/2018). / foto Risnawati
Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang APBD dan nota keuangan tahun anggaran 2019 di Ruang Paripurna, Kecamatan Rantepao, Toraja Utara, Sulsel, Kamis (29/11/2018). / foto Risnawati (risnawati/tribuntoraja.com)

"Ke depannya desain sistem pemilu kita harus lebih baik lagi memperhatikan penyelenggara ad hock khususnya terkait honorarium dan asuransi," katanya. (*)

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur:

Follow juga Instagram Tribun Timur:

Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved