Rumah Sakit Gigi dan Mulut Tak Layani Peserta JKN-KIS ?

Namun dari 21 rumah sakit, ada satu yang telat memproses pembaruan akreditasinya, yakni RS Gigi dan Mulut di Jl Banta-bantaeng.

Rumah Sakit Gigi dan Mulut Tak Layani Peserta JKN-KIS ?
Muhammad Fadly Ali
Suasana jumpa pers terkait RS Terakreditasi yang digelar BPJS Kesehatan Cabang Makassar di kantornya Jl AP pettarani Makassar, Kamis sore 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJSKes) Cabang Makassar yang menanungi area Makassar, Maros, Gowa, Pangkep dan Takalar merilis untuk tahun ini ada 21 rumah sakit yang harus segera diperbarui status akreditasinya.

Namun dari 21 rumah sakit, ada satu yang telat memproses pembaruan akreditasinya, yakni RS Gigi dan Mulut di Jl Banta-bantaeng.

Kepala BPJS Cabang Makassar, M. Ichwansyah Gani mengatakan, RS Gigi dan Mulut kini tak masuk sistem rujukan BPJSKes. Artinya sudah tidak melayani pasien Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) per (1/5/2019).

Baca: RSUD Bulukumba Siapkan Ruangan Khusus Caleg Stres, BPJSKes Tanggung Biaya Pengobatan

Baca: Triwulan 1, Klaim BPJSKes Cabang Makassar Rp 519 Miliar, Iuran Hanya Rp 152 M

"Ini dikarenakan, masa akreditasi RS tersebut sudah lewat dan tidak diperbarui. Ini sesuai surat yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan," kata Iwan sapaannya saat jumpa pers di kantornya Jl AP Pettarani Makassar, Kamis sore (2/5/2019).

Tenang kata Iwan, BPJSKes memberi kebijakan. "Layanan di RS tersebut tetap diberikan khusus pasien yang sudah terlanjur rawat inap, pasien gawat darurat, dan alasan keterbatasan fasilitas," kata Iwan.

Hal ini lanjut dia, sudah sesuai regulasi yang berlaku. Dimana akreditasi menjadi salah satu syarat wajib untuk memastikan peserta JKN-KIS memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan.

“Akreditasi merupakan bentuk perlindungan pemerintah dalam memenuhi hak setiap warga negara agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu. Pun Akreditasi ini juga melindungi tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit itu sendiri,” jelasnya..

Akreditasi sebagai persyaratan bagi rumah sakit seharusnya diberlakukan sejak awal 2014 seiring dengan pelaksanaan Program JKN-KIS.

Namun memperhatikan kesiapan rumah sakit, ketentuan ini kemudian diperpanjang hingga (1/1/2019) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 99 Tahun 2015 tentang perubahan PMK 71 Tahun 2013 Pasal 41 ayat (3).

“Kita sudah berkali-kali mengingatkan rumah sakit untuk mengurus akreditasi. Awal tahun lalu, pemerintah sudah memberi kesempatan kepada rumah sakt yang belum melaksanakan akreditasi untuk melakukan pembenahan dan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Halaman
12
Penulis: Muhammad Fadhly Ali
Editor: Ansar
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved