Hardiknas, PMII Mamuju Sebut Pemerintah Gagal Capai Tujuan Pendidikan Nasional

PMII Cabang Mamuju, memperingati Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas dengan berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Sulbar

Hardiknas, PMII Mamuju Sebut Pemerintah Gagal Capai Tujuan Pendidikan Nasional
TRIBUN TIMUR/NURHADI
PMII Cabang Mamuju unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sulbar memperingati Hardiknas 2019, Kamis (2/4/2019). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamuju, memperingati Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas dengan berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Sulbar Jl Abdul Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Simboro, Kamis (2/4/2019).

Ketua PMII Cabang Mamuju Rusdi Nurhadi yang memimpin langsung unjuk rasa, menyebutkan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat selama ini telah gagal mencapai tujuan pendidikan nasional.

"Kami menemukan banyak fakta di lapangan, banyak sekolah SMA/SMK ambruk, tidak dipethatikan pemerintah, bahkan yang lebih miris masih banyak sekolah yang hanya mempunyi satu guru PNS sekaligus menjabat kepala sekolah, selebihnya adalah guru GTT yang sampai saat ini belum dibayar gajinya oleh pemerintah,"kata Rusdi kepada Tribun-Timur.com, usai menyampaikan orasinya.

Baca: Pemkab Gowa Bolehkan 15 Persen Kenaikan Pangan Jelang Ramadan

Baca: Wajo Cerah Berawan Pagi Ini, Siang Hujan Lokal

Baca: 2 PartaiTak Serahkan LPPDK di KPU Wajo, Sanksi Calegnya yang Lolos Tak Bisa Ditetapkan!

Menurut Rusdi, pemerataan tenaga pendidik antara kota dan desa juga tidak terjadi di Sulawasi Barat, sehingga lahir kesenjangan pendidikan yang sengat memprihatinkan.

"Makanya kami datang untuk mengingatkan kepada pemegang kebijakan, dengan melakukan uadiance membahas solusi atas permasalah pendidikan di Sulawesi Barat. Utamanya polemik Guru Tidak Tetap (GTT),"ujarnya.

Dalam selebaran aksi yang telah dibagikan, PMII Mamuju juga ikut mendesak pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk segera menuntas penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke satuan pendidikan yang mengalami keterlambatan.

"Seharusnya penyaluran dana BOS ini dilakukan secara pertriwulan atau tiap tiga bulan, tapi kenyataannya tidak seperti itu di lapangan, akhir yang korban adalah siswa,"katanya.

PMII juga mendesak pemerintah provinsi Sulawesi Barat untuk memaksimalkan pengalokasian dana pendidikan hingga 20 persen dari jumlah ABPD, sesuai dengan amanah undang-undang.

Rusdi mengungkapkan, kenyataanya selama ini dana pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat hanya dialokasikan hingga Rp 30 miliar dari Rp 2.1 triliun APBD Sulawesi Barat.

"Seharusnya itu mencapai Rp 420 Juta kalau dimaksimalkan, tapi nyatanya sangat jauh dari harapan menuju pendidikan yang berkemajuan,"ucapnya.

Halaman
12
Penulis: Nurhadi
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved