Kementan Perkuat Database Sistem Informasi Perizinan Perkebunan

Irmijati menjelaskan SIPERIBUN merupakan bagian dari program koordinasi dan supervisi KPK, pengembangan dan pelengkapan data SIPERIBUN se Indonesia.

Kementan Perkuat Database Sistem Informasi Perizinan Perkebunan - workshop-databaseemarin-selasa-3042019.jpg
HANDOVER
Workshop Database Sistem Informasi Perizinan Perkebunan (SIPERIBUN) di Aceh, Selasa (30/4/2019).
Kementan Perkuat Database Sistem Informasi Perizinan Perkebunan - shop-database-sistem-informasi-perizinan-perke.jpg
HANDOVER
Workshop Database Sistem Informasi Perizinan Perkebunan (SIPERIBUN) di Aceh, Selasa (30/4/2019).

TRIBUNTIMURACEH --Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan terus berupaya meningkatkan dan memperkuat database sistem informasi perizinan perkebunan.

Salah satunya dengan mengadakan kegiatan Workshop Database Sistem Informasi Perizinan Perkebunan (SIPERIBUN).

Baca: Jelang Ramadan, Hipmus Toraja Utara Lakukan Hal Ini di Pelosok Nanggala

"Aplikasi database SIPERIBUN merupakan suatu sistem informasi berbasis teknologi yang dikembangkan dan dikelola oleh Direktorat Jendral Perkebunan Kementerian Pertanian atas kerja sama dengan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK -red)," demikian dikemukakan Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Ditjen Perkebunan, Irmijati Rahmi Nurbahar yang mewakili Dirjen Perkebunan pada acara Workshop Database Sistem Informasi Perizinan Perkebunan (SIPERIBUN) di Aceh, Selasa (30/4/2019).

Irmijati menjelaskan SIPERIBUN merupakan bagian dari program koordinasi dan supervisi KPK, pengembangan dan pelengkapan data SIPERIBUN se Indonesia.

Kemudian, akan dievaluasi secara berkala, setidaknya setiap 3 bulan, oleh Direktorat Jenderal Perkebunan bersama-sama dengan KPK.

Baca: Buruh Tuntut Sistem Kerja Kontrak Dihapus di Kantor Gubernur Sulsel

"SIPERIBUN bertujuan untuk mengintegrasikan data perizinan perkebunan secara lengkap dan termutakhir. Bahkan dengan data tersebut memfasilitasi pengendalian perizinan usaha perkebunan dan koordinasi antar Kementerian dan Lembaga serta Pemerintahan Daerah," jelasnya.

Tujuan ini, lanjut Irmijati, sejalan dengan mandat dalam Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, khususnya bagi Kementerian Pertanian, Pemeritah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pengumpulan dan verifikasi data dan peta izin usaha perkebunan kelapa sawit, serta melakukan evaluasi terhadap perizinan usaha perkebunan kelapa sawit dan norma standar prosedur dan kriterianya.

Baca: TRIBUNWIKI: Berikut Toko Alat Tulis di Jalan Sultan Alauddin, Dekat UIN dan Unismuh

"Bagi pelaku usaha, SIPERIBUN merupakan instrumen untuk penguatan kepastian hukum terhadap kegiatan usaha melalui perwujudan data perizinan yang konsisten dan jelas bagi seluruh pihak," terangnya.

"Tumpang tindih dan sengketa lahan yang saat ini marak terjadi diharapkan dapat diminimalisir dengan adanya satu data dan satu peta," lanjut Irmijati.

Lebih jauh Irmijati menuturkan ke depan SIPERIBUN direncanakan untuk menjadi fasilitas pelaporan berkala. Ini guna mempermudah pelaku usaha dalam menyampaikan laporannya.

Halaman
12
Penulis: Nur Fajriani R
Editor: Hasrul
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved