Dialog Hari Buruh, Serikat Buruh Sulbar Sampaikan 9 Tuntutan ke Pemerintah

Sarikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Provinsi Sulawesi Barat, menyampaikan sejumlah tuntutan di peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day

Dialog Hari Buruh, Serikat Buruh Sulbar Sampaikan 9 Tuntutan ke Pemerintah
TRIBUN TIMUR/NURHADI
Dialog memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day 2019 di Warkop 89 Jl Andi Makkasau, Mamuju. Hadir Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar sebagai pembicara. (nurhadi/tribun-timur.com) 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Sarikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Provinsi Sulawesi Barat, menyampaikan sejumlah tuntutan di peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2019.

Ketua SBSI Sulbar, Muhammad Rafi, setidaknya menyampaikan sembilan poin tuntunan serikat buruh ini, dalam dialog Hari Buruh di Warkop 89 Jl Andi Makkasau, Kelurahan Karema, Mamuju, Rabu, (1/5/2019).

Pertama, mereka tetap menuntut pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, tentang pengupahan, biaya BPJS digratiskan, penegakan hukum ketenagakerjaan dan pengawasan.

Baca: Pagi-pagi Polda Sulbar Bahas Soal Kebutuhan Pokok Hingga Ada Penimbunan

Selain itu, SBSI Provinsi Sulawesi Barat juga meminta sistem outsourcing atau sistem kontrak kerja dihapuskan.

SBSI juga menuntut penghapusan status Buruh Harian Lepas (BHL) buruh kelapa sawit, kenaikan upah sektoral buruh kelapa sawit, meminta Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan ditempatkan kembali di kabupaten yang selama ini ditarik ke provinsi.

Baca: TRIBUNWIKI: Mamuju Juga Disebut Cocok Jadi Ibu Kota Indonesia, Begini Profil dan Sejarahnya

Baca: Korban Banjir Bandang Desa Bangga Sulteng Butuh Obat Gatal-gatal

Baca: Jeneponto Disebut Layak Jadi Ibu Kota Negara, Begini Kata Iksan Iskandar

Selanjutnya, meminta semua pekerja didaftar sebagai peserta BPJS, hingga meminta kepada wakil rakyat khususnya Komisi IV DPRD untuk intens melakukan pengawasan.

"Melalui hari buruh ini, SBSI menyampaikan tuntutan secara nasional mewakili kaum buruh. Termasuk kita berharap bahwa kaum buruh terus diperhatikan hak-haknya,"kata Muhammad Rafi.

Utamanya, lanjutnya, mengenai upah, yang sebaliknya juga kita sebagai buruh yang menuntut upah layak, juga harus bekerja secara profesional.

Sembilan poin tuntutan tersebut, disampaikan di depan Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar (ABM) dan Kepala Dinas Ketenagakejaan Provinsi Sulawesi Barat, Madda Rezky Salating, yang turut hadir dalam dialog tersebut.

Selain itu, turut hadir dalam dialog tersebut Kepala Bappeda Junda Maulana, Kadis Pendidikan Arifuddin Toppo, Kadis Perdagangan, Perindustrian dan UMKM Amir Maricar, Kadis Pertanian Tanawali, Kadis Kehutanan Fahruddin, Asisten I Muh Natsir dan Kabiro Tata Pemerintahan Wahab Hasan Sulur.

Dialog tersebut juga dihadiri ratusan peserta dari sejumlah perwakilan perusahaan, Kadin Sulbar, TNI-Polri dan puluhan pekerja media.(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @nurhadi5420

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur:

Follow juga Instagram Tribun Timur:

Penulis: Nurhadi
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved