Pemilu 2019

KPU Toraja Utara Mulai Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten

KPU Toraja Utara mulai melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 tingkat Kabupaten.

KPU Toraja Utara Mulai Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten
TRIBUN TIMUR/RISNAWATI M
Ketua KPU Toraja Utara, Bonnie Fredoom Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Penyelenggaraan Pemilu di Hotel Misiliana, Kecamatan Kesu, Toraja Utara, Sulsel, Selasa (30/4/2019) sore. / foto Risnawati 

TRIBUNTORAJA.COM, MAKALE - Komisi Pemilihan Umum atau KPU Toraja Utara mulai melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Penyelenggaraan Pemilu 2019 tingkat Kabupaten.

Dilaksanakan di Hotel Misiliana, Kecamatan Kesu, Toraja Utara, Sulsel, Selasa (30/4/2019) sore.

Dihadiri Bupati Toraja Utara, Kalatiku Paembonan, Dandim 1414 Tana Toraja, Letkol Czi Hiras M S Turnip, Kapolres Tana Toraja, AKBP Julianto P Sirait dan Kepala Kejaksaan Negeri Makale Tana Toraja, Jefri Penanging Makapedua.

Baca: Adik Bupati Bulukumba Masuk Bursa Calon Bupati Tahun 2020

Baca: Banjir Landa Wajo, Sejumlah Sekolah Diliburkan

Baca: Akademisi Unhas: Penggusuran Gasebo di Pantai Ammani Turunkan Citra Wisata Pinrang

Turut hadir seluruh Anggota Bawaslu dan KPU Toraja Utara, staf Bawaslu, PPK se Kabupaten, saksi Presiden dan Cawapres, saksi partai politik peserta Pemilu 2019.

Bupati Kalatiku Paembonan dalam sambutannya menyampaikan ungkapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan Pemilu dengan baik di Toraja Utara.

"Ini adalah kerjasama baik antar jajaran Forkopimda, dan apa yang sudah kita capai hingga pada tahapan saat ini sudah terlampaui," tuturnya.

Dijelaskan, jika kebersamaan pesta demokrasi di tahun 2019 tidak terlepas dari kerjasama Forkopimda serta jajaran penyelenggara tingkat kabupaten maupun petugas KPPS.

Sementara Ketua KPU Toraja Utara, Bonnie Fredoom sebelum membuka rapat pleno mengatakan, jika pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) dilaksanakan di satu TPS adalah tujuannya baik.

"Dapat memberikan pelajaran politik kepada masyarakat, kami sejak lama sudah antisipasi agar tidak terjadi namun ternyata ada, sesuai undang-undang harus dilakukan dan wajib memperbaiki lewat PSU," ucap Bonnie.

Lanjutnya, bukan buruk kinerja tapi ada hal yang keliru dilakukan jajaran penyelenggara KPU dan diperbaiki lewat mekanisme sesuai aturan.

Halaman
12
Penulis: Risnawati M
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved