Jika Ada Kecurangan atau Kesalahan Administrasi, Masih Bisakah PSU?

Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangni, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan.

Jika Ada Kecurangan atau Kesalahan Administrasi, Masih Bisakah PSU?
HANDOVER
Komisioner Bawaslu Kota Makassar, Sri Wahyuninsih 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, Sri Wahyuni menegaskan tak ada lagi Pemungutan Suara Ulang (PSU) jika didapatkan kecurangan atau kesalahan administrasi. 

"Tidak ada mi lagi PSU, sekarang ini kan sementara rekap di kecamatan jika ada data yg berbeda antara saksi, pengawas pemilu dan PPK berarti menghitung ulang dan diperbaiki kesalahannya," kata Sri ke Tribun, Selasa (30/4/2019). 

Baca: Seminar Digital BCA-FTI, Mahasiswa Padati Aula Fakultas Kedokteran

Baca: Agenda Bupati Jeneponto Hari Ini, Salah Satunya Konfrensi Pers Hari Jadi Jeneponto ke 156

Ia mengatakan, setelah itu nanti akan ada lagi rekap tingkat kota hingga nasional. 

"Jikapun ada yang diduga dengan sengaja merubah hasil penghitungan suara maka itu bisa dipidana," katanya. 

PSU dilakukan paling lambat 10 hari pasca pencoblosan. 

Salah satu warga binaan di Lapas Kelas II Palu, saat memasukkan surat suara ke kota suara, Rabu (17/4/2019). (Tribunpalu.com/Abdul Humul Faaiz)
Salah satu warga binaan di Lapas Kelas II Palu, saat memasukkan surat suara ke kota suara, Rabu (17/4/2019). (Tribunpalu.com/Abdul Humul Faaiz) (Tribunpalu.com/Abdul Humul Faaiz)

PSU bisa dilakukan sesuai pasal 372 Undang-undang Pemilu No. 7 tahun 2017, yakni; pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan pengitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangni, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan.

Baca: Selayar Berawan, Tinggi Gelombang 1 - 1.5 Meter Nelayan Diimbau Waspada

Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau

Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan. (*)

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur:

Follow juga Instagram Tribun Timur:

Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Syamsul Bahri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved