Gandeng TNI-Polri, Dinas PPKB Kota Makassar Genjot Program Keluarga Berencana

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar menggelar Rapat Kerja Daerah Program Kependudukan Keluarga Berencana

Gandeng TNI-Polri, Dinas PPKB Kota Makassar Genjot Program Keluarga Berencana
Humas Pemkot Makassar
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar menggelar Rapat Kerja Daerah Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Tingkat Kota Makassar Tahun 2019, di Claro Hotel, Selasa (30/4/2019). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar menggelar Rapat Kerja Daerah Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Tingkat Kota Makassar Tahun 2019, di Claro Hotel, Selasa (30/4/2019)

Acara ini bertema Meningkatkan Sinergitas Implementasi Program Kerja Pusat dan Daerah dalam Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas.

Program pembangunan Keluarga Berencama adalah salah satu kebijakan Pemerintah Kota Makassar yang memiliki implementasi tinggi menanggulangi masalah kependudukan dan pembangunan keluarga yang bersifat kuantitatif dan kualitatif.

Ini menjadi perhatian khusus Pemerintah Kota Makassar dengan mengajak stakeholder yang ada bersama-sama menekan jumlah laju penduduk.

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Muhammad Ramli menjelaskan, rapat kerja adalah sebagai forum evaluasi seluruh stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan program KB tahun lalu.

"Rapat kerja daerah ini sebagai bahan evaluasi program tahun lalu, dan wadah bagi segenap stakeholder pelaksana KB dalam menyusun rencana kerja secara berjenjang untuk mensukseskan program KB," ucapnya.

Asisten I Pemkot Makassar, Azis Hasan menjelaskan, salah satu kebijakan strategis Pemkot Makassar dalam mensejahterakan penduduknya adalah dengan tiga misi.

Pertama, merekonstruksi nasib rakyat menjadi masyarakat sejahtera standar dunia, merestorasi tata ruang kota menjadi kota nyaman kelas dunia, dan mereformasi tata pemerintahan menjadi pelayanan publik kelas dunia bebas korupsi.

"Untuk mewujudkan kebijakan strategis tersebut dengan jalan mensukseskan program KB. Ini tidak saja sebatas pemakaian alat kontrasepsi, namun tujuan utamanya adalah untuk mensejahterakan pasangan usia subur dengan memgikuti program KB," jelasnya.

Selain menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah, acara ini dirangkaikan dengan penanda tanganan MoU oleh masing-masing intasnsi terkait, di antaranya dari unsur TNI, Polri, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kota Makassar.

MoU itu dalam rangka kerja sama mengsukseskan program keluarga berencana dengan cara menambah pengguna KB akseptor baru bagi pasangan usia subur dan menekan laju pertumbuhan penduduk. (tribun-timur.com)

Laporan Wartawan tribun-timur.com @Fahrizal_syam

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur:

Follow juga Instagram Tribun Timur:

Penulis: Fahrizal Syam
Editor: Munawwarah Ahmad
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved